![Evaluasi PTM 100 Persen Harus Matang](https://koran-jakarta.com/images/article/evaluasi-ptm-100-persen-harus-matang-220111221208.jpg)
Evaluasi PTM 100 Persen Harus Matang
![Evaluasi PTM 100 Persen Harus Matang](https://koran-jakarta.com/images/article/evaluasi-ptm-100-persen-harus-matang-220111221208.jpg)
Deputi Bidang Perlindungan Hak Anak, Kemen PPPA, Agustina Erni
JAKARTA - Persiapan dan evaluasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen harus matang. PTM berdasarkan prinsip penyelenggaraan pendidikan masa pandemi Covid-19. Demikian disampaikan Deputi Bidang Perlindungan Hak Anak, Kemen PPPA, Agustina Erni, di Jakarta, Selasa (11/1).
"Kami sangat berharap pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100 persen dapat dilakukan dengan tetap menjamin protokol kesehatan," ujarnya. Dia menambahkan, PTM 100 persen harus memenuhi capaian vaksinasi Covid-19.
Dia menerangkan, guru dan tenaga kependidikan harus memenuhi dosis kedua paling sedikit 80 persen. Sedangkan, capaian vaksinasi dosis kedua masyarakat lanjut usia paling sedikit 50 persen di tingkat kabupaten/kota. Agustina menyebut, pertimbangan utama pelaksanaan PTM 100 persen adalah prinsip kesehatan dan keselamatan dalam menetapkan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, mempertimbangkan tumbuh kembang dan hak anak selama pandemi Covid-19.
Peran Pemda
Lebih jauh, Erni menjelaskan, pemerintah daerah (Pemda) juga perlu memetakan sekolah berdasarkan zona Covid-19. Pemetaan mencakup satuan pendidikan, guru, dan murid terkait kesiapan PTM dengan melakukan asesmen.
Menurutnya, asesmen penting untuk mengukur kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan PTM 100 persen secara penuh. Asesmen terkait aspek kesiapan sarana prasarana pendukung protokol kesehatan dan kesiapan sekolah melakukan PTM 100 persen secara penuh baik di rumah maupun tatap muka terbatas.
"Pemerintah telah menyusun regulasi yang dilengkapi dengan buku saku, sehingga perlu peran bersama untuk memahami regulasi tersebut agar implementasi di lapangan berjalan dengan baik," katanya.
Agustina menekankan, pemda yang memiliki kewenangan terkait pelaksanaan PTM harus mempertimbangkan 5 SIAP. Kelimanya adalah siap melihat jumlah kasus Covid-19 yang semakin menurun. Anak siap menerapkan prokes. Keluarga siap mendukung dan mempersiapkan anak PTM. Satuan pendidikan siap untuk menyelenggarakan PTM. Kemudian, kesiapan sarana dan prasarananya.
"Pemerintah pusat dan daerah juga perlu membuka kanal-kanal pengaduan seluas-luasnya agar masyarakat dapat ikut memantau dan melaporkan pelaksanaan PTM. Kembali lagi, PTM 100 persen harus tetap mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerah," tandas Agustina.
Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Komentar
()Muat lainnya