Evaluasi Kebijakan Pemberasan

JAKARTA - Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan pemberasan nasional karena harga produksi petani selalu jatuh setiap panen raya. Kondisi tersebut tak pelak membuat nilai tukar petani (NTP) turun, seperti yang terjadi pada Februari lalu.

Di sisi lain, ketika NTP naik, ternyata tidak juga mengangkat tingkat kesejahteraan petani lantaran keuntungan mereka yang tak terlalu besar itu habis tergerus inflasi. Bahkan, kondisi diperparah dengan tingginya biaya produksi. Kondisi seperti ini terjadi selama masa pandemi Covid-19.

Pengamat Pertanian, Gunawan, menegaskan kondisi penurunan NTP dan harga produksi petani terus berulang. Hal itu menunjukkan kebijakan perberasan pemerintah tidak memadai.

"Kebijakan pemerintah dalam upaya melindungi petani dari fluktuasi harga produksi pertanian khususnya gabah dan beras tidak memadai," tegas Gunawan, yang juga sebagai Penasihat Senior IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) di Jakarta, Selasa (2/3).

Menurut Gunawan, jaminan keberlanjutan usaha tani adalah kewajiban pemerintah dan pemda (pemerintah daerah). Untuk itu, pemerintah dan pemda tidak hanya menjaga stabilitas dan pasokan produk pertanian, tetapi juga berbagai produk yang dikonsumsi masyarakat perdesaan.
Halaman Selanjutnya....