ESDM Klaim Terbangun 98 Titik BBM Satu Harga

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim hingga saat ini telah membangun 98 titik Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga dan ditargetkan hingga 2019 pemerintah membangun 160 titik BBM Satu Harga demi memenuhi kebutuhan energi wilayah-wilayah terluar, tertinggal dan terdepan (3T).

"Salah satu atau mungkin yang paling utama dari pemanfaatan energi berkeadilan adalah ketersediaan, di samping keterjangkauan harga," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam diskusi empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, di Jakarta baru-baru ini.

Dia menegaskan upaya Pemerintah untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), baik SPBU mini di banyak titik yang dulunya tidak ada. Ini satu titik mewakili kira-kira satu kecamatan, kurang lebih.

"Targetnya sampai akhir 2019 adalah 160 titik. Itu berarti 160 kecamatan yang sebelumnya tidak ada penyaluran BBM secara resmi," jelasnya.

Hingga saat ini, total 98 titik SPBU BBM 1 Harga sudah beroperasi, 57 titik di tahun 2017, dan 41 titik pada tahun ini. Tahun ini targetnya akan dibangun lagi 73 titik. Lalu sampai hari ini sudah selesai 41 titik, jadi total 98 titik. Rencananya akhir tahun ini bisa ditingkatkan menjadi 130 titik.

Sebelumnya, harga BBM di Kabupaten Puncak, Papua mencapai 100 ribu rupiah, di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Barat mencapai 40.000 rupiah, dan di Pegunungan Arfak, Papua Barat 30.000. Kini, harga BBM di ketiga daerah tersebut telah sama dengan harga BBM di Pulau Jawa, yakni 5.150 untuk solar dan 6.450 untuk Premium.

Program itu akan berlanjut dengan pembangunan subpenyalur yang beroperasi hingga di desa. "Selanjutnya kita akan pelan-pelan membuat subpenyalur yang masuk ke setiap desa. Kita akan coba setelah ini, supaya orang tidak membeli BBM itu naik motor 10-15 kilometer (km), kalo 5 km masih boleh, kalau sampai naik motornya 15 km akan kita perpendek," ujar Jonan.

Jonan juga meminta dukungan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait perizinan daerah untuk operasional SPBU BBM Satu Harga. "Saya mohon juga kepada Pak Mendagri, mohon diimbau kepada Kepala Daerah itu perizinannya supaya mendukung, karena perlu perizinan bupati, terutama izin operasional," kata Jonan.

Terkait dengan rasio elektrifikasi nasional hingga saat ini atau kuartal ketiga tahun 2018 telah mencapai 98,05 persen. ers/E-9