Era Efisiensi, Rapat DPR Malah di Hotel dan Tertutup

JAKARTA -Berkali-kali pemerintah menekankan efisiensi. Tapi DPR dan mitrany malah rapat di hotel mewah. Lalu untuk apa ruang-ruang di DPR? Kalau satu komisi boleh rapat di hotel, tentu komisi lain juga boleh. Lalu di mana efisiensi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan pandangan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh Panitia Kerja (Panja) di Jakarta, Sabtu. Mereka minta pembahasan dilakukan terbuka.

"Pembahasan ini tidak sesuai karena diadakan tertutup," ujar salah satu anggota koalisi, Andrie Yunus. Andrie juga merupakan Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) saat masuk ke ruang rapat panja.

Dia menilai pembahasan tertutup tersebut tidak sesuai dengan komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik. Aspirasi itu disampaikan tiga perwakilan koalisi yang masuk ruang rapat panja, namun ditarik ke luar oleh pengamanan rapat.

Sebelumnya, Panja RUU TNI meliputi Komisi I DPR dan pemerintah telah merampungkan pembahasan 40 persen dari 92 DIM RUU TNI. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan pembahasan RUU TNI telah dilakukan sejak Jumat (14/3) dan masih akan berlangsung hingga Minggu (16/5).

"Kemarin lebih banyak dibahas intens itu tentang umur, masa pensiun, kemudian dibicarakan juga dihitung variabel bagaimana kalau bintara, tamtama, pensiun umur sekian, dan sebagainya," ucap Hasanuddin saat ditemui sebelum rapat panja di Jakarta, Sabtu (16/3).

Sementara itu, Polda Metro Jaya menerima laporan kedatangan tiga anggota Koalisi Masyarakat Sipil dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, Sabtu (15/3).

"Benar Polda Metro Jaya menerima laporan tersebut," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi. Ade Ary menjelaskan pelapor tersebut berinisial RYR yang merupakan sekuriti Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.