Era Bunga Mahal, Hindari Utang dalam Valas

JAKARTA - Pemerintah disarankan menghindari penarikan utang dalam valuta asing (valas) karena risikonya akan lebih besar, mengingat tahun depan memasuki era bunga mahal. Normalisasi suku bunga di Amerika Serikat (AS) akan menaikkan imbal hasil obligasi global yang ditawarkan pemerintah.

Diprediksi, Bank Sentral AS menaikkan bunga acuan tiga kali lagi tahun depan. "Selain itu, selisih kurs juga perlu diantisipasi. Outlook nilai tukar rupiah masih berisiko kembali ke 15 ribu rupiah per dollar AS. Artinya, saat pelunasan utang ada risiko kerugian kurs," ujar ekonom Indef, Bhima Yudhistira, di Jakarta, Selasa (4/12).

Dia mengemukakan hal itu menanggapi keputusan pemerintah menerbitkan obligasi global senilai tiga miliar dollar AS untuk prefunding pembiayaan APBN 2019. Surat utang itu menjadi bagian dari total 120 triliun rupiah atau 8,44 miliar dollar AS obligasi global yang direncanakan akan diterbitkan untuk menunjang anggaran negara tahun depan.

Menurut Bhima, pemerintah sebaiknya mengambil ambil opsi pendanaan dari dalam negeri karena risiko lebih rendah. Apalagi, penerbitan obligasi global juga akan menaikkan porsi asing dalam obligasi pemerintah. "Jika pasar keuangan dalam negeri dioptimalkan, efek ke stabilitas moneter jangka panjang lebih terjaga," jelas dia.

Sementara itu, pengamat ekonomi, Eko Listiyanto, menilai prefunding itu sama saja pemerintah melakukan ijon dalam pembiayaan APBN. Itu artinya, risiko utang ke depan semakin terlihat nyata. Padahal, desain pembiayaan tahun depan turun cukup signifikan. "Kalau menurut saya, prefunding ini harus dihindari. Wong APBN-nya saja masih dua bulan lagi kok pemerintah sudah memulainya. Ini mengindikasikan pemerintah menghadapi kesulitan pendanaan," ungkap dia.

Padahal, lanjut Eko, di awal tahun biasanya hanya mengeluarkan anggaran untuk belanja. Hal ini dapat dimaklumi karena pendapatan negara belum sebesar di akhir tahun. "Karena itu, pemerintah harus jelaskan, prefunding itu penggunaannya untuk apa." Sebab, imbuh dia, di awal tahun penyerapan anggaran juga masih rendah

. "Jadi harus ada alasan kuat dari pemerintah, karena biasanya ujung dari prefunding adalah kesulitan anggaran," tukas dia. Menurut Eko, prefunding itu sebenarnya dampak dari pemerintah yang menolak untuk melakukan APBN Perubahan pada 2018.

Sementara itu, nilai tukar meleset dari target, sehingga dapat disimpulkan tujuan prefunding bukan sekadar untuk menutup belanja rutin, tapi juga memberikan image pada penguatan nilai tukar. "Kenapa global bond yang disasar? Kalau sekadar likuiditas, lebih baik pilih obligasi rupiah," kata dia.

Rincian SBN

Dikabarkan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi dollar AS. Penerbitan SUN senilai total tiga miliar dollar AS tersebut akan dicatatkan di Singapura dan Frankfurt dalam rangka prefunding atau kebutuhan pembiayaan anggaran 2019.

Kemkeu menerbitkan SUN dengan format SEC-registered. Seri RI0224 bertenor lima tahun sebesar 750 juta dollar AS dengan kupon 4,45 persen dan yield 4,48 persen. Seri RI0229 bertenor 10 tahun senilai 1,25 miliar dollar AS menawarkan kupon 4,75 persen dan yield 4,78 persen. Adapun Seri RI0249 bertenor tiga puluh 30 tahun senilai satu miliar dollar AS dengan kupon 5,35 persen dan yield 5,38 persen.

Terkait target penerbitan surat utang, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mematok penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bruto tahun depan 825,7 triliun rupiah. Penerbitan tersebut turun 3,59 persen dibanding APBN 2018 yang mencapai 856,49 triliun rupiah.

Namun, jika dilihat secara menyeluruh, penerbitan bersih SBN tahun depan mencapai 388,96 triliun rupiah, atau turun dibandingkan APBN 2018 yang sebesar 414,52 triliun rupiah.

Menurut Menkeu, penerbitan Surat Utang Negara (SUN) akan mencapai 70- 75 persen dari penerbitan SBN tahun depan. Sedangkan sisa SUN sebesar 25-30 persen akan diterbitkan dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Dari sisi denominasi, rencananya sebanyak 14-17 persen SBN diterbitkan dalam bentuk SBN valas yang ditujukan sebagai komplementer demi menghindari crowding out effect di dalam negeri.

ahm/WP