Eksodus Warga Ancam Hong Kong sebagai Pusat Keuangan Global

WASHINGTON - Rekor eksodus warga Hong Kong selama 12 bulan terakhir telah meningkatkan kekhawatiran atas risiko yang dihadapi pulau itu sebagai pusat keuangan global. Lebih dari 113.000 penduduk meninggalkan wilayah itu pada tahun lalu, menandai penurunan populasi 1,6 persen. Ini adalah penurunan populasi terbesar di Hong Kong sejak pencatatan dimulai lebih dari 60 tahun yang lalu.

Menurut laporan terbaru dari Departemen Sensus dan Statistik Hong Kong, sejak 2020 hingga 2021, 89.200 orang atau 0,3 persen, telah meninggalkan kota, dan 20.900 orang mengungsi dari 2019 hingga 2020. Populasi kota pada pertengahan 2022 telah turun dari 7,41 juta pada pertengahan 2021 menjadi 7,29 juta orang.

Beberapa ahli soal Tiongkok menyatakan eksodus selama setahun terakhir terutama disebabkan oleh kebijakan ketat Covid-19 dan kerusuhan politik Hong Kong. "Ini tidak terlalu mengejutkan saya, mengingat keadaan luar biasa dari Covid-19 dan perubahan politik baru-baru ini, tentu saja menciptakan lingkungan yang berbeda," kata pakar politik Universitas Johns Hopkins, John Yasuda, kepada VOA Mandarin dalam sebuah wawancara, menambahkan bahwa perubahan telah membawa banyak ketidakpastian ke Hong Kong.

"Komunitas keuangan tidak menyukai ketidakpastian," katanya.

Pada satu titik selama pandemi, Hong Kong mewajibkan karantina hotel hingga 21 hari bagi para pelancong. Pekan lalu, Hong Kong memangkas periode karantina yang diperlukan menjadi tiga hari dari satu minggu.

UU Keamanan Nasional

Menyusul protes pro-demokrasi 2019 di Hong Kong, Beijing memperkenalkan undang-undang keamanan nasional baru yang luas pada 2020. Undang-undang yang tidak jelas itu mengkriminalisasi setiap tindakan yang dianggap sebagai pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi asing. Dengan kejahatan ini, dapat dihukum maksimum hukuman seumur hidup di penjara.

Seorang juru bicara pemerintah Hong Kong sebelumnya mengatakan kepada VOA bahwa penurunan populasi baru-baru ini disebabkan oleh kurangnya pendatang baru di kota itu.

Juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Washington, Liu Pengyu, mengatakan kepada VOA Mandarin bahwa undang-undang keamanan nasional memiliki dampak positif di Hong Kong. "Hak dan kebebasan yang sah dari penduduk Hong Kong dan warga negara asing di Hong Kong telah dilindungi dengan lebih baik di lingkungan yang lebih aman," tulisnya melalui email.

Dia menambahkan bahwa banyak warga Hong Kong "percaya undang-undang keamanan nasional telah meningkatkan lingkungan bisnis" di kota itu.

Tara Joseph, mantan Presiden Kamar Dagang Amerika di Hong Kong, adalah bagian dari eksodus, pindah kembali ke Amerika Serikat pada Agustus 2021 setelah tinggal di kota itu selama 20 tahun. "Kebijakan ketat Covid-19 Hong Kong mempersulit orang untuk merencanakan hidup mereka," kata Joseph yang khawatir dengan situasi politik.

Kekhawatiran politik secara tidak proporsional membebani penduduk asli Hong Kong karena penduduk bukan warga negara, atau mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda, dapat meninggalkan kota dan pergi ke tempat lain ketika mereka atau majikan mereka inginkan. "Banyak orang Hong Kong telah berimigrasi atau membangun tempat tinggal di negara lain," kata Joseph kepada VOA Mandarin.

"Dalam banyak kasus, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan Tiongkok untuk pergi ke Hong Kong demi kebebasan yang diberikan Hong Kong. Dan sekarang, mereka juga harus meninggalkan Hong Kong. Ini adalah perubahan besar bagi banyak orang," ungkapnya.