Ekonom Energi UGM Bilang Direksi dan Komisaris Gagal Urus Pertamina, Ada Apa?

YOGYAKARTA - Ekonom Energi UGM, Fahmi Radhi mengatakan direksi dan komisaris Pertamina telah gagal mengurus perusahaan energi plat merah tersebut. Pasalnya, sejumlah negosiasi kerjasama internasional telah gagal diurus dan Pertamina bahkan gagal menerapkan sistim keamanan Depo Pertamina Plumpang.

"Kebakaran Demo Plumpang harus merenggut sejumlah korban nyawa dan luka bakar bagi rakyat tidak berdosa. Itu merupakan kegagalan fatal, yang harus dipertanggungjawababkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina, tidak hanya memecat Direktur Penunjang Bisnis Pertamina," kata Fahmi Radhi dalam rilis pers yang diterima redaksi pada hari ini, Rabu (15/3).

Fahmi juga menyinggung kepastian dari Kementerian ESDM bahwa Air Products & Chemical Inc (APCI) hengkang dari proyek kerjasama gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME), yang bekerjasama dengan PT Pertamina dan PT Bukit Asam.

Padahal menurut Fahmi, gasifikasi batu bara ini amat penting dan startegis bagi Indonesia, tidak saja untuk mengubah energi kotor batu bara menjadi energi bersih gas, tetapi juga digadang-gadang menjadi subtitusi LPG, yang konten impor dan subsidi sangat besar.

"Tidak hanya kali ini saja Pertamina tidak becus negoisasi dalam kerja sama internasional, namun sudah beberapa kali gagal urus," tandas Fahmi.

Sebelumnya, menurut Fahmi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan juga sudah berang atas kegagalan Pertamina dalam negoisiasi pembelian minyak mentah murah dari Rusia. Pertamina, menurut Fahmi, juga gagal dalam negoisasi dengan ENI, perusahaan multinasional Italia dalam pengembangan Kilang Minyak Ramah Lingkungan (green refinery). Awalnya, kilang ramah lingkungan pencapaian Pertamina yang menggunakan Minyak Sawit akan dibangun di Plaju Indonesia dan Italia untuk menghasilkan B-100, yang kini baru mencapai B-35.

Tidak hanya itu, Fahmi mengatakan, Pertamina juga gagal dalam negoisasi pengembangan Proyek Kilang Minyak, yang menjadi instruksi Presiden Joko Widodo sejak periode pertama pemerintyahaanya. Salah satunya adalah kegagalan negoisisasi antara Pertamina dengan Saudi Aramco, perusahaan minyak nasional Arab Saudi untuk pembangunan proyek peningkatan Kapasitas Kilkang (RDMP) Cilacap. Terlepas dari penyebabnya yang beragam, kegagalan negoisasi beruntun tersebut, menurut Fahmi, mengindikasikan bahwa Pertamina memang tidak becus urus negoisasi kerjasama internasional.

"Barangkali kegagalan-demi-kegagalan negoisasi itu berdampak terhadap kinerja bisnis Pertamina, yang berpotensi mengurangi setoran deviden kepada negara," tegas Fahmi.