Efisiensi APBN untuk Hindari "Gali Lubang Tutup Lubang"

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengemukakan diperlukan sejumlah strategi untuk menekan defisit keseimbangan primer, antara lain melalui efisiensi belanja pemerintah khususnya belanja pegawai dan belanja barang. Porsi kedua pos belanja tersebut mencapai 44,4 persen dari total belanja APBN 2019.

"Jika efisiensi belanja tercapai maka pengeluaran pemerintah semakin hemat, sehingga bisa mengurangi kebergantungan pada utang baru untuk menambal defisit anggaran," jelas dia, di Jakarta (19/2). Guru Besar Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Candra Fajri Ananda, menambahkan ada beberapa cara yang bisa ditempuh pemerintah untuk mencatatkan surplus keseimbangan primer.

"Solusinya, tentu mendorong penerimaan negara terutama dari pajak dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), selain diupayakan tidak menciptakan utang baru," jelas dia. Selain itu, imbuh Candra, pemerintah perlu melakukan upaya efisiensi belanja di kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah.

"Efisiensi perlu ditingkatkan. Belanja harus benar-benar untuk kepentingan produktif. Badan dan satuan kerja yang tidak produktif mesti dipangkas," tegas dia. Terkait dengan pengelolaan anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Suahasil Nazara, mengungkapkan keinginan pemerintah untuk meningkatkan kualitas APBN 2020.

"Kualitas anggaran, kita lihat dari defisit anggaran dan keseimbangan primer. Defisit anggaran tak akan sampai 3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Tahun 2020, kita upayakan defisit keseimbangan primer positif sehingga kualitas APBN lebih baik lagi," kata dia, Selasa.
Halaman Selanjutnya....