Efisiensi APBN untuk Hindari "Gali Lubang Tutup Lubang"

JAKARTA - Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBN 2020 melalui penurunan defisit anggaran dan defisit neraca keseimbangan primer. Bahkan, keseimbangan primer diupayakan surplus, sehingga tidak ada lagi skema menarik utang baru untuk menutup pembayaran utang lama atau "gali lubang tutup lubang".

Sejumlah kalangan mengatakan untuk menekan defisit atau membuat surplus keseimbangan primer, pemerintah harus mampu meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi pengeluaran melalui efisiensi belanja.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengemukakan diperlukan sejumlah strategi untuk menekan defisit keseimbangan primer, antara lain melalui efisiensi belanja pemerintah khususnya belanja pegawai dan belanja barang. Porsi kedua pos belanja tersebut mencapai 44,4 persen dari total belanja APBN 2019.

"Jika efisiensi belanja tercapai maka pengeluaran pemerintah semakin hemat, sehingga bisa mengurangi kebergantungan pada utang baru untuk menambal defisit anggaran," jelas dia, di Jakarta (19/2). Guru Besar Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Candra Fajri Ananda, menambahkan ada beberapa cara yang bisa ditempuh pemerintah untuk mencatatkan surplus keseimbangan primer.

"Solusinya, tentu mendorong penerimaan negara terutama dari pajak dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), selain diupayakan tidak menciptakan utang baru," jelas dia. Selain itu, imbuh Candra, pemerintah perlu melakukan upaya efisiensi belanja di kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah.

"Efisiensi perlu ditingkatkan. Belanja harus benar-benar untuk kepentingan produktif. Badan dan satuan kerja yang tidak produktif mesti dipangkas," tegas dia. Terkait dengan pengelolaan anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Suahasil Nazara, mengungkapkan keinginan pemerintah untuk meningkatkan kualitas APBN 2020.

"Kualitas anggaran, kita lihat dari defisit anggaran dan keseimbangan primer. Defisit anggaran tak akan sampai 3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Tahun 2020, kita upayakan defisit keseimbangan primer positif sehingga kualitas APBN lebih baik lagi," kata dia, Selasa.

Pada 2019, lanjut Suahasil, pemerintah melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di 5,3 persen. Sementara itu, sisi investasi diproyeksikan tumbuh 7 persen. "Jadi, salah satu yang diinginkan dari dunia usaha adalah terus tingkatkan investasi. Dari neraca pembayaran impor kita lebih tinggi dari ekspor dan ini yang harus kita tangani sehingga harus dorong ekspor," jelas dia.

Dari sisi penerimaan pajak, diharapkan pada 2019 rasio penerimaan pajak terhadap PDB di kisaran 11-12 persen. Perbaikan kinerja penerimaan pajak diharapkan terjadi tahun depan. "Ini kalau naik bantu APBN dan bantu perbaikan growth, investasi dan ekonomi makro," tutur Suahasil.

"Debt Swap"

Strategi lain menekan defisit keseimbangan primer, menurut Bhima, dengan cara debt swap menukar utang luar negeri dengan program lingkungan dan rekonstruksi bencana. Misalnya, program debt swap dengan Jerman termin 1 dan 2 sudah berjalan, dan debt swap ketiga dalam bentuk debt to nature swap, yakni di bidang lingkungan hidup dan kelautan.

Bhima menambahkan strategi penting berikutnya adalah pendalaman pasar surat utang di dalam negeri. Ini bertujuan untuk mengurangi pinjaman luar negeri pemerintah, dan swasta bisa memanfaatkan utang domestik. "Misalnya melalui penerbitan obligasi negara ritel dengan minimum pembelian juta rupiah. Itu yang perlu didorong," tukas dia.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah bisa melakukan refinancing dengan instrumen utang berbunga rendah, yaitu dalam bentuk pinjaman bilateral maupun multilateral. "Sekarang ini bunga SBN (Surat Berharga Negara) 8 persen, sementara pinjaman bilateral bisa di bawah 4 persen," ungkap Bhima.

Mengenai pertumbuhan ekonomi, Bhima menilai kinerja pertumbuhan bergantung pada kokohnya struktur industri manufaktur. Oleh karena itu, seluruh insentif dan regulasi perlu berpihak pada sektor industri khususnya yang berorientasi ekspor.

ahm/SB/WP