Efektivitas Digitalisasi SPBU Disangsikan

JAKARTA - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dalam beberapa waktu belakangan ini berbuntut panjang. Direktur Utama PT Pertamina Holding Nicke Widyawati dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Anggota Komisi VI DPR RI, Senin (28/3), menduga kelangkaan solar subsidi salah satunya karena penyelewengan BBM itu ke industri tambang dan perkebunan.

Karenanya, sejumlah pihak mendesak pengusutan terhadap proyek digitalisasi 5.518 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Proyek senilai 3,6 trilliun rupiah yang melibatkan dua perusahaan plat merah itu dinilai bermasalah sebab terbukti penyelewengan solar subsidi ke industri marak terjadi.

Direktur Eksekutif Ceri, Yusri Usman menilai informasi dari Dirut Pertamina itu perlu dicermati oleh penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "KPK harus meneruskan permintaan BPH Migas Januari 2021 lalu untuk melakukan audit tehnologi terhadap sistem digitalisasi SPBU tersebut demi menjaga kebocoran anggaran negara untuk penyaluran BBM Subsidi, maupun BBM Penugasan," tegas di Jakarta, Jumat (1/4).

Menurut Yusri, jika pernyataan Dirut Pertamina itu benar, perlu dipertanyakan apa gunanya proyek digitalisasi SPBU bernilai 3,6 triliun rupiah itu.

Dia menjelaskan, jika program digitalisasi ini tidak mampu mengontrol potensi kebocoran subsidi sekitar 20 triliun rupiah setiap tahun dari APBN, proyek tersebut sangat sia-sia. Padahal, Pertamina sudah mengoperasikan digitalisasi SPBU sejak 2021, meskipun terlambat dua tahun dari target awalnya.
Halaman Selanjutnya....