Duterte Siap Teken Otonomi Bangsamoro

COTABATO CITY - Warga Muslim Moro yang jadi kelompok minoritas di Filipina, pada Senin (23/7) ini, akan mendapat hadiah istimewa berupa otonomi wilayah dari pemerintah pusat. Pemberian otonomi itu akan terjadi setelah Kongres dan Senat Filipina menyerahkan proposal UU otonomi Bangsamoro pada Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, pada Senin ini, untuk ditandatangani.

Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka UU Bangsamoro akan jadi landasan tetap bagi wilayah otonomi Bangsamoro yang berada di selatan Filipina dan akan mengakhiri konflik kekerasan selama lima dekade yang meninggalkan jejak lebih dari 100 ribu orang tewas.

Walau telah ditandatangani pada Senin, UU ini masih harus diratifikasi melalui sebuah referendum yang rencananya akan digelar pada pengujung tahun ini.

UU otonomi Bangsamoro ini akan menggantikan UU Wilayah Otonom di Muslim Mindanao yang sebagian besar dikontrol oleh pemerintah pusat di Manila, namun terbukti telah gagal meredakan pemberontakan dari kelompok Moro. Adapun wilayah yang diatur UU Bangsamoro ini meliputi Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, dan Tawi-Tawi.

Setelah UU ini diratifikasi, pemerintah Bangsamoro diperbolehkan untuk memiliki parlemen sendiri, mendapatkan anggaran dari pemerintahan pusat sesuai dengan porsinya, diperbolehkan mengelola kekayaan alam sendiri, mendapatkan perlindungan keamanan dari polisi dan militer nasional Filipina, serta memberlakukan hukum Islam dalam sistem peradilan diwilayahnya.

Sebagai imbalan dari mendapatkan otonomi, UU yang baru harus menuntut agar kelompok militan pemberontak Moro Islamic Liberation Front (MILF) secara berkala dibubarkan.

"Ini mungkin bukan UU yang sempurna, namun merupakan sebuah permulaan yang bagus. Insyaallah kita memiliki pemerintahan sendiri dan kita bisa memperbaiki kehidupan warga kita," kata Ghazali Jaafar, salah satu petinggi MILF.

Sejarah Panjang

UU otonomi Bangsamoro sebenarnya telah diupayakan sejak 22 tahun lalu antara MILF dengan pemerintah Filipina. Bangsamoro sendiri terdiri dari lebih dari 10 juta warga dari beragam warga etnik yang berdiam di Pulau Mindanao.

Pemberontakan Bangsamoro telah berjalan lama karena mereka melawan kolonialisasi Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Saat jadi provinsi, Moro merupakan bagian dari wilayah Filipina yang termiskin. Karena perjalanan sejarah ini, warga Bangsamoro amat berbeda dengan mayoritas populasi Filipina yang berjumlah 90 juta saat ini.

Saat kelompok Moro National Liberation Front (MNLF) menuntut otonomi pada 1976, kelompok ini mengalami perpecahan dan salah satu kelompok membentuk MILF yang terus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan.

Setelah perjuangan yang berliku seiring dengan pergantian kepemimpinan di Manila, akhirnya pada Maret 2014 antara pemerintah Filipina dan MILF tercapai kesepakatan yang komprehensif terkait perdamaian. Hingga akhirnya pada Senin ini, tercapai rencana ratifikasi UU Bangsamoro yang agendanya akan diteken Presiden Duterte saat ia membacakan pidato kenegaraan.

AlJazeera/I-1