Duterte Setujui UU Bangsamoro

Setelah tertunda beberapa hari, akhirnya Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, meneken UU otonomi bagi Bangsamoro. Momentum ini semakin membuka pintu perdamaian antara pemerintah dan kelompok-kelompok minoritas.

MANILA - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, pada Kamis (26/7) menyetujui undang-undang, yang telah lama dinanti-nantikan, untuk mengizinkan suku minoritas Muslim di bagian selatan negara itu bergerak ke arah pemerintahan sendiri pada 2022. Langkah tersebut dinilai sebagai usaha mengatasi ektremisme dan menghilangkan pemberontakan, yang berlangsung setengah abad.

Lampu hijau itu menjadi puncak dari persetujuan perdamaian, yang diupayakan lama dan tidak mulus, dengan kelompok yang ingin memisahkan diri. Selama itu, pegaris keras terkait dengan Islamic State (ISIS) memperluas pengaruh mereka, yang paling menonjol dalam pendudukan merusak Kota Marawi pada tahun lalu.

"Duterte menandatangani undang-undang itu setelah kunjungannya ke kota bagian selatan," kata Harry Roque, juru bicara Presiden Filipina.

Ebrahim Murad, ketua Front Pembebasan Islam Moro (MILF), mengatakan ia yakin UU itu akan membantu membawa kelompok-kelompok separatis yang memisahkan diri kembali menempuh jalan politik dan menghapus kemungkinan terjadi kembali insiden seperti Marawi.

"UU Organik Bangsamoro mempunyai dukungan publik luas, membuatnya lebih sulit bagi para ektremis asing membentuk aliansi dan meraih dukungan," kata Murad. "Semua kelompok sempalan merupakan hasil dari rasa frustrasi dengan proses perdamaian," imbuh dia.

Ditambahkan oleh Murad bahwa kelompok kecil tidak akan lagi menerima unsur-unsur asing dan mereka tak lagi datang ke Filipina.

Mimpi Jadi Kenyataan

Kawasan Bangsamoro termasuk bagian Mindanao, pulau terbesar kedua di Filipina dan serangkaian puluhan pulau-pulau kecil di kawasan itu yang bagi Barat terkenal karena perompakan dan aksi kejahatannya.

Sekitar lima juta pemeluk Islam tinggal di kawasan itu, yang level pengangguran, pendapatan, pendidikan dan pembangunan ekonominya paling rendah di Filipina dengan mayoritas penduduk menganut Katolik.

"Momentum di belakang proses otonomi tersebut merupakan mimpi jadi kenyataan yang sudah lama dinanti-nantikan," kata Jesus Dureza, penasehat perdamaian Duterte.

UU yang baru itu memberi entitas baru, Kawasan Otonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim, kekuatan politik dan ekonomi yang pemerintah-pemerintah terdahulu telah janjikan kepada kelompok-kelompok separatis agar menghentikan konflik yang telah membunuh sekitar 120.000 orang, membuat 2 juta orang terlantar, dan membantu kelompok radikal Islam memperoleh pijakan di kawasan itu.

Mindanao masih berada di bawah UU Darurat Militer hingga akhir tahun ini, untuk mengizinkan pasukan keamanan menghentikan usaha-usaha untuk bergabung kembali satu aliansi pro-ISIS yang menguasai Marawi selama lima bulan dengan serangan-serangan darat dan udara. MILF mengutuk ektremis dan pejuangnya membantu tentara pemerintah menggagalkan gerakan mereka.

Ant/I-1