Dukungan untuk Industri Masih Lemah

JAKARTA - Pemerintah diharapkan turut membantu pihak swasta mengembangkan kawasan industri di daerah. Sebab, pelaku usaha menghadapi banyak kendala di lapangan.

Saat ini, dukungan seperti itu penting, terlebih lagi sudah ada pelonggaran aktivitas industri. Dukungan pemerintah diyakini dapat memperkuat daya pacu dunia industri.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap pengoperasian sektor industri memberi dampak positif bagi keberlangsungan investasi dan serapan tenaga kerja serta turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu daerah yang sangat mendapat sentimen positif dari pelonggaran itu ialah Jawa Barat (Jabar).

Jabar merupakan salah satu provinsi yang berkontribusi signfikan terhadap perekonomian pada 2020, yakni sebesar 626 triliun rupiah atau 14,05 persen bagi produk domestik bruto (PDB) nasional. "Sektor industri pengolahan di Jabar menjadi kontributor terbesar bagi struktur PDRB Provinsi Jabar yaitu hingga 41,81 persen," ujar Inspektur Jenderal Kemenperin, Masrokhan di Jakarta, Minggu (3/9).

Berdasarkan komoditasnya, ekspor Jabar pada triwulan I-2021 didominasi produk elektronik dengan pangsa sebesar 18,76 persen dari total ekspor, kemudian produk otomotif sebesar 17,67 persen, tekstil dan produk tekstil (TPT) sebesar 14,84 persen, serta kimia sebesar 7,92 persen.

Secara khusus, ekonomi Jabar pada triwulan II-2021 secara year on year (yoy) tumbuh sebesar 6,13 persen. Hal ini menunjukkan pada triwulan II-2021, perbaikan ekonomi sudah terlihat semakin membaik, setelah empat triwulan terakhir ekonomi terkonstraksi karena dampak pandemi Covid-19.

Saat ini secara keseluruhan terdapat 42 kawasan industri di Jabar yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri dan telah beroperasi. Seluruh kawasan industri tersebut menempati lahan lebih dari 19.602,92 hektare.

"Jabar adalah provinsi yang memiliki kawasan industri terbanyak dan lahan industri terluas di Indonesia," ujar Direktur Perwilayahan Industri Kemenperin, Ignatius Warsito.

Kesulitan Pengelolaan

Pekan lalu, Kemenperin bersama Anggota Komisi VII DPR RI meninjau aktivitas industri di Kawasan Industri Sentul di Bogor, Jawa Barat yang dikelola oleh PT Bogorindo Cemerlang. Kunjungan itu dipimpin oleh Wakil Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto.

Bambang mengatakan pihak swasta kerap kesulitan dalam mendorong pengembangan dan pengelolaan kawasan industri. Di Kawasan Industri Sentul misalnya, tantangannya terkait pembebasan lahan. "Pemerintah semestinya turun tangan menyelesaikan permasalahan tersebut demi mempercepat pengembangan di kawasan industri oleh pihak swasta," tegas Bambang.

Direktur Keuangan dan Akunting PT Bogorindo Cemerlang, Eka Cipta menyampaikan perusahaan akan meningkatkan investasi berupa pembangunan kawasan industri di Sukabumi, mengingat lahan yang tersedia Kawasan Industri Sentul saat ini hanya tinggal tersisa 3 Ha untuk dipasarkan.

"Kami perlukan dukungan pemerintah dalam hal percepatan pembangunan Tol Bogor- Ciawi-Sukabumi dan kepastian pembangunan bandara Sukabumi untuk mendukung rencana perluasan inivestasi ini," pungkasnya.