Dukungan UMKM Harus Berkelanjutan

JAKARTA - Program pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar naik kelas sebaiknya jangan sekedar dukungan permodalan semata. Namun, juga harus ada arahan terhadap produk yang dihasilkan atau memberikan edukasi bagaimana cara menciptakan permintaan (demand) terhadap produknya.

Ekonom Aviliani menyebut pentingnya saat ini untuk memberikan arahan agar produk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diminati pasar di tengah-tengah upaya pemulihan ekonomi saat ini.

"Program bantuan bagi UMKM sebaiknya disertakan juga produk-produk apa saja yang saat ini diminati pasar dalam rangka mendongkrak penjualan mereka," kata Aviliani dalam peluncuran "podcast" bertajuk "Kupas Bisnis ala Aviliani" seri kedua berkolaborasi dengan Inspigo di Jakarta, Rabu (14/9).

Menurut Aviliani, saat ini mayoritas program diarahkan untuk melahirkan UMKM, namun tidak ada yang memberikan bimbingan agar usaha atau bisnis yang dijalankan dapat berkesinambungan bahkan ditingkatkan.

Senada, Ekonom CORE, Hendri Saparini mengatakan mayoritas dari program terhadap UMKM masih berupa bantuan permodalan padahal masih banyak permasalahan yang harus dicarikan jalan keluarnya sebagai contoh pemasaran. "Harus ada kesinambungan dalam program terhadap UMKM hingga permasalahan bisa diatasi," ucap Hendri.

Di luar negeri, lanjutnya, banyak dari UMKM digandengkan dengan pengembangan pariwisata. Tujuannya wisatawan yang berkunjung akan dipaksa untuk membeli produk-produk dari UMKM.

UMKM saat ini memegang peranan penting di Indonesia karena berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM pada 2021 mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97 persen atau senilai 8.572,89 triliun rupiah. Sementara itu tenaga kerja yang terserap 97 persen dari total tenaga kerja pada 2022 serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.

Akses Pembiayaan

Sementara itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) berkomitmen menyediakan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta percepatan transformasi UMKM.

"Kolaborasi antar-stakeholder, mulai dari kementerian, lembaga, asosiasi, swasta, dan usaha besar terus didorong untuk mendukung pemulihan ekonomi UMKM setelah pandemi (COVID-19," kata Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga Luhur Pradjarto lewat keterangan resmi di Jakarta, kemarin.

Hal tersebut disampaikan Luhur sebagai respons atas penyelenggaraan Asia-Pacific Economic Cooperation Small and Medium Enterprises (APEC SME) Working Group Meeting ke-54 beberapa waktu yang lalu di Phuket, Thailand.

Luhur menilai sangat penting koordinasi dan sinergi antarwilayah, mulai dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mendorong UMKM agar bangkit, tumbuh, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman maupun tuntutan pasar.

Lebih jauh, Indonesia juga menyoroti urgensi dukungan ekosistem finansial bagi UMKM. "Kami melihat peran penting para pemangku kepentingan dalam mendorong ekosistem pembiayaan bagi UMKM di ekonomi APEC guna meningkatkan akses terhadap pembiayaan bagi UMKM," ucapnya.