Dukung Ketahanan Pangan, KKP Kenalkan Strategi Government Intervention Model
Tempat penampungan ikan yang dilengkapi alat pendingin milik PT Samudera Eon Anugerah di Distrik Demta, Kabupaten Jayapura, Papua.
Foto: ANTARA/HO-Dok Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatJAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengusung strategi model intervensi pemerintah (Government Intervention Model) untuk membangun sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam melanjutkan pelaksanaan program-program Ekonomi Biru.
Lewat strategi ini, pihaknya akan mengambil peran lebih besar dalam membangun sarana prasarana atau infrastruktur sektor kelautan dan perikanan guna, mendorong peningkatan produktivitas pelaku utama perikanan, serta untuk mendukung sistem ketahanan pangan nasional.
- Baca Juga: Pemkab Bantul sebut pelaku usaha perikanan adalah pahlawan pangan
- Baca Juga: Kualitas Jalan Harus Aman
"Kalau intervensi pemerintah dilakukan, saya punya keyakinan sektor ini bisa maju pesat. Dan strategi seperti ini juga dijalankan di negara-negara lain di dunia," kata Trenggono dalam siaran pers KKP di Jakarta, Kamis (24/10).
Pada periode sebelumnya, Trenggono sudah menjalankan strategi tersebut, salah satunya dengan pembangunan Kampung Nelayan Modern di Biak, Papua. Di kampung Samber-Binyeri, Biak, KKP membangun sarana prasarana perikanan untuk mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi modern, produktif dan berdaya saing.
Sarana prasarana yang dibangun di antaranya balai pelatihan, gudang pendingin penyimpan ikan, dermaga, sentra kuliner, pembagian kapal, hingga area docking kapal. Trenggono menambahkan, strategi intervensi pemerintah ini pulalah yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan hingga pembudidaya.
"Saya menargetkan nilai tukar nelayan maupun pembudidaya bisa melesat ke angka 200 dari yang saat ini di nilai rata-rata 104-106. Nilai tukar nelayan/pembudidaya adalah rasio antara harga hasil ikan yang diterima nelayan maupun pembudidaya dengan harga kebutuhan yang dibayarnya," kata Trenggono.
Nilai tukar ini merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli mereka. Menurutnya, sudah bertahun-tahun nilai tukar berkutat pada angka 104 sampai dengan 106. Baginya, angka tersebut masih masuk dalam kelompok miskin terus menerus. Untuk itu di usia KKP ke 25 tahun ini, Menteri Trenggono akan tancap gas meningkatkan nilai tersebut.
"Hitungan saya sebetulnya itu bisa mencapai di atas 200 dan ini adalah salah satu target saya," tegas Trenggono.
Peningkatan kesejahteraan pelaku utama perikanan seperti nelayan dan pembudidaya, dinilainya akan berdampak besar pada produktivitas sektor perikanan sehingga bisa berkontribusi optimal dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dukungan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tapi juga kualitas produk perikanan yang dihasilkan.
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Mohammad Zaki Alatas
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Indonesia Tunda Peluncuran Komitmen Iklim Terbaru di COP29 Azerbaijan
- 2 Sejumlah Negara Masih Terpecah soal Penyediaan Dana Iklim
- 3 Penerima LPDP Harus Berkontribusi untuk Negeri
- 4 Ini yang Dilakukan Kemnaker untuk Mendukung Industri Musik
- 5 Ini Kata Pengamat Soal Wacana Terowongan Penghubung Trenggalek ke Tulungagung
Berita Terkini
- Memalukan Tawuran Antarwarga di Jaktim Ini, Polisi Tangkap 18 Orang Pelaku
- Yang Mau Jalan-jalan Simak Prakiraan BMKG Ini, Jakarta Diprediksi Hujan Ringan Pada Sabtu Sore
- Mabes Polri Asistensi Penyelidikan Kasus Polisi Tembak Polisi
- Ini Hasil Undian UEFA Nations League: Belanda vs Spanyol, Italia vs Jerman
- Masyarakat Perlu Dilibatkan Cegah Gangguan Mental Korban Judol