Dukcapil Kemendagri Dorong Terciptanya Digital Government

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berinisiatif mendorong terciptanya transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik di seluruh Indonesia melalui pendekatan digital government. Setidaknya ada lima strategi kunci untuk mendorong terciptanya digital government.

Demikian disampaikan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta, Minggu (14/11). Menurut Zudan, 5 strategi kunci untuk mendorong terciptanya digital government itu, pertama pengembangan SDM.

"Kedua, perlu adanya political will yang kuat dari seluruh stakeholdee untuk menjaga keberlanjutan program digitalisasi pemerintahan yang fondasi-fondasinya telah tebentuk," katanya.

Di Dukcapil Kemendagri, kata Zudan, sudah disepakati sejak 2004 program Dukcapil yang bernama SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan itu tidak boleh diganti. Tapi perbaikannya dilakukan terus menerus.Ketiga, perlu adanya kesadaran bersama antar masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk membangun suatu ekosistem pemerintahan digital.

"Digital government hanya dapat terwujud bila ekosistemnya mumpuni," ujarnya.

Strategi keempat, lanjut Zudan,perlu adanya integrasi data lintas sektor dengan Dukcapil selaku pengelola big data kependudukan Indonesia sebagai intergatornya. Integrasi data tersebut bertahap dilakukan dengan dilalui kebijakan berbagi-pakai data dengan berbagai lembaga pengguna lintas sektor, mulai dari pelayanan publik, pembangunan demokratisasi, perencanaan atau pembangunan, termasuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

"Terakhir, diperlukan adanya kesadaran bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mau mengimplementasikan program nasional Satu Data Indonesia dan Satu Data Kependudukan. Saatnya kita mengimplementasikan one data policy, dan sekaligus di dalamnya satu data kependudukan untuk semua keperluan," katanya.