Dua persen Penduduk Jakarta Belum Dapat JKN

JAKARTA - Kurang lebih dua persen dari penduduk DKI Jakarta belum tercover oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Nah di Jakarta, alhamdulillah per hari ini sudah menjangkau 98 persen. Jadi saya bilang kepada Pak Presiden, sudah 98 persen yang tercover JKN, tinggal 2 dua persen lagi yang belum tersentuh. " ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (24/5).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan universal coverage health kartu Indonesia sehat (UCH-KIS) kepada empat Pemerintah daerah yang telah berhasil memberikan jaminan kesehatan nasional kepada 95 persen warganya. DKI sendiri, dalam tujuh bulan bisa meningkatkan jangkauan KIS hingga 98 persen.

"Saya perlu garisbawahi di sini, bahwa ini ada lonjakan yang cukup tinggi karena pada bulan November di Jakarta jangkauannya masih 78 persen. Lalu dalam waktu tujuh bulan Alhamdulillah digenjot bisa sampai 98 persen, jadi naik 20 persen dalam tujuh bulan terakhir ini," katanya.

Peningkatan jumlah penerima KIS ini, ungkapnya, disebabkan karena setiap lurah diwajibkan membuka pendaftaran KIS lewat kelurahan dan puskesmas. Bahkan, tim ketuk pintu layani dengan hati langsung melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga yang belum memiliki KIS.

"Ini punya efek cukup besar, KPI Lurah diantaranya adalah mendata penduduk yang belum memiliki kartu KJN. Jadi para Lurah KPI-nya adalah memastikan warganya semua sudah tergabung di dalam KJN. Jadi alhamdulillah, angka bulan November waktu itu jumlahnya 8.141.263 orang atau 78,78% dari warga DKI dan di bulan Mei telah meningkat menjadi 10.146.399 orang atau setara dengan 98,19%," paparnya.

Menurutnya, penghargaan UHC-KIS itu diperuntukkan bagi seluruh jajaran yang sudah bekerja luar biasa selama tujuh bulan terakhir. Sehingga KIS bisa menjangkau hampir seluruh warga DKI Jakarta. Dengan demikian, ketika ada warga Jakarta yang sakit bisa mendapatkan jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan tidak memberikan beban terutama bagi mereka yang memiliki kesulitan ekonomi.

"Harapannya yang 2 persen bisa segera dituntaskan, karena sebagian masalahnya bukan menjangkau warga. Sebagian masalahnya adalah sinkronisasi data. Data kependudukan dengan realita di masyarakat. Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil akan segera membantu untuk mempercepat sinkronisasi data, sehingga bisa tuntas," jelasnya.

pin/P-5