DRPD DIY Minta Pemprov Alokasikan Danais untuk Penanganan Covid-19

YOGYAKARTA - Komisi A DPRD DIY meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengalokasikan Dana Keistemewaan (Danais) dan APBD untuk seraca spesifik digunakan menanggulangi penanganan dampak Covid-19 yang melanda masyarakat. Alokasi dana untuk masyarakat ini nantinya bisa diselaraskan dengan bantuan dari pemerintah pusat.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan pihaknya sudah melaksanakan rapat dengan Sekretaris Daerah DIY, Kepala Satpol PP, kepala dinas kesehatan, kepala dinas sosial, kepala biro tata pemerintahan, kepala dinas Kominfo, kepala biro umum humas protokol dan Paniradyo Keistimewaan. Dari rapat tersebut, menurut Eko, muncul rekomendasi bahwa APBD dan Danais bisa difokuskan untuk penanganan dampak Covid-19.

"APBD dan Danais bisa difokuskan untuk dukungan sarana prasarana serta bantuan bagi rakyat dengan di selaraskan alokasi dana dari pemerintah pusat," kata Eko melalui siaran pers tertulis, Kamis (8/7).

Eko menyebut, dukungan untuk Pemda DIY sangat penting dalam masa ini termasuk adanya kerjasama dengan Polri, kejaksaan, TNI, Kehakiman dengan melakukan pendekatan dan penegakan hukum. Dewan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi teladan, pelopor dalam penegakan protokol kesehatan.

"Kami merekomendasikan Pemda DIY menyusun data masyarakat yang terdampak secara ekonomi, sosial, kesehatan untuk mendapatkan bantuan sosial diselaraskan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemda Kab/kota dan Pemerintah Desa. Merekomendasikan Pemda DIY untuk meningkatkan Sarpras, kualitas serta SDM untuk mendukung pelayanan kesehatan baik petugas yang melayani di rumah sakit, Puskesmas Shelter maupun pendampingan isolasi mandiri di Puskesmas," tandas dia.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Biwara Yuswantana, menyebut target tiga hari ke depan DIY bisa mengurangi 30 hingga 50 persen mobilitas masyarakat untuk memutus rantai penyebaran virus korona. Penyekatan jalan kini ditambah agar upaya PPKM Darurat bisa maksimal.

"Dalam rapat dengan menteri, selama empat hari DIY dinilai mobilitas turun 15,5 persen. Itu data pantauan dari google, sistem yang tidak bisa kita tolak. Kita ditargetkan tiga hari ke 30-50 persen. Pemda DIY ke depan lebih tegas melarang operasional berbagai tempat yang pada kondisi biasa full mobilitas, seperti pusat perbelanjaan, obyek wisata maupun pusat kuliner yang menarik orang keluar rumah," tandas Biwara.