DPRD Yogyakarta Tolak Pencabutan Moratorium Hotel

YOGYAKARTA - Sejumlah anggota DRPD Kota Yogyakarta menyatakan keberatan dengan kebijakan pencabutan moratorium pembangunan hotel baru untuk bintang 4 dan 5 mulai tahun 2019.

"Moratorium kebijakan bagus, kok malah dicabut dan pencabutannya sama sekali tidak melibatkan para stakeholder, termasuk DPRD," kata Ketua Komisi B DRPD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri, di Yogyakarta, Kemis (3/1).

Menurut Nasrul, terbitnya perwal 85 untuk mencabut moratorium pembangunan hotel mengabaikan aspirasi masyarakat, baik masyarakat umum yang mengeluhkan pasokan air bersih di rumah mereka, maupun para stakeholder hotel yang mengeluhkan tingkat hunian.

Nasrul menilai, ada beberapa hal yang seharusnya perlu di pertimbangkan oleh Pemkot Yogyakarta sebelum mencabut moratorium pendirian hotel.

Pertama, pada saat moratorium masih diberlakukan saja masih ada investor yang melanggar aturan dengan sengaja menabrak atau mengakali aturan pemkot. Sebagai contoh kasus hotel @Home Premiere di Jalan Timoho dan Hotel Grand Senyum di Jalan Diponegoro.

Kedua, masih banyak masyarakat yang mengeluh dan mengadukan ke DPRD Kota Yogyakarta maupun ke lembaga Ombudsman mengenai dampak pembangunan hotel atau hunian bertingkat yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan hidup, terutama masalah air. YK/E-3