DPRD Tak Pernah Diajak Diskusi Pergantian Nama Jalan

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyatakan tidak pernah diajak komunikasi oleh Pemprov DKI terkait pergantian nama 22 jalan Ibu Kota. Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, di Jakarta, Selasa (5/7).

"DPRD tidak diajak komunikasi terkait itu. Dalam waktu dekat, kami akan mengadakan rapat koordinasi. Ada beberapa masalah untuk dipertanyakan terkait penggantian nama jalan," kata Mujiyono.Dia mengatakan seharusnya dalam menyusun aturan Keputusan Gubernur (Kepgub), DPRD dilibatkan.

Hal Senada disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Dia mengatakan tidak hanya anggota tidak diajak komunikasi, begitu pun warga, tidak diajak diskusi. "Tidak ada. Saya tidak pernah dengar. Jangankan DPRD, masyarakat yang jalannya diubah saja tidak diajak bicara," kata Gembong.

Dikatakan Gembong, dari sisi waktu juga tidak sesederhana seperti ucapan Pemprov DKI bahwa urusan pembetulan data semuanya gratis. Tidak sesederhana itu. "Pemprov ini aneh, membuat kebijakan yang akhirnya membebani warga.

Dikonfirmasi terpisah, sejarawan JJ Rizal menyesalkan penggantian nama jalan. Dia juga khawatir, kalau dilakukan asal-asalan, akan menimbulkan kerugian kehilangan sejarah dan nilai budaya. "Sebab nama tempat, nama jalan juga tersimpan sejarah dan nilai budaya yang penting. Misalnya, pada nama Jalan Warung Buncit Raya, ada sejarah keindahan toleransi dan inklusivitas masyarakat Betawi," ujar Rizal.
Halaman Selanjutnya....