DPRD Nilai SLBN 9 Minim Fasilitas

JAKARTA - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 9 Sunter, Jakarta Utara. Pimpinan dewan menyayangkan, sekolah khusus untuk penyandang disabilitas itu yang dinilai minim fasilitas.

Perencanaan gedung SLBN 9 yang baru dibangun itu menurut DPRD, tidak memikirkan kebutuhan para penyandang disabilitas, seperti taman bermain, penyejuk ruangan, karpet, dan sarana lainnya.

"Saya prihatin, sarana dan prasarana SLBN ini sangat minim dan tidak memadai. Ini tidak bisa dibanggakan sebagai sekolah yang ada di Jakarta," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, di lokasi, Kamis (1/8).

"Saya kira, ketika kita merancang sekolah khusus, harusnya seluruh fasilitas itu ada. Psikolog, dokter, terapis juga tidak ada," kata Taufik.

Dikatakan Taufik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI cukup besar, mencapai 87 triliun rupiah. Bahkan, 24 persen dari nilai APBD itu dialokasikan untuk sektor pendidikan.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk segera membebaskan lahan di depan SLBN 9 itu. Pasalnya, setiap orang tua atau pengantar siswa tidak memiliki ruang tunggu selama anaknya belajar di SLBN 9 itu.

"Saya ingin bicara dengan Pak Walikota atau Camat untuk membuatkan tempat bagi orang tua siswa di sini menunggu. Kalau perlu tanah kosong di seberang itu dibeli. Bisa digunakan untuk taman bermain," kata Bestari.

Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dan layanan khusus Sudin pendidikan Jakarta Utara 1, Salikun, mengakui SLBN 9 masih dalam tahap penyempurnaan.

"Bangunan ini serah-terimanya baru dilakukan Mei. Sesuai arahan Dinas Pendidikan, kami mulai melakukan penerimaan peserta didik baru," kata Salikun.

Kepala Sekolah SLBN 09 Sunter Jakarta Utara, Narno, mengatakan hal senada. SLBN 09 Sunter Jakarta Utara itu terdiri dari tingkat taman kanak-kanak (TK), hingga PKBM, lanjutnya, ada 200 peserta didik dengan hanya 60 guru yang beraktivitas di gedung sekolah itu.

"Guru juga kurang. Karena acuannya kan, anak autis, harus satu guru menangani satu siswa. Lalu downsyndrome, satu guru untuk dua anak. Karena aturan seperti itu. Di sini malah ada guru sambil mengajar sambil menyuapi. Ke depan, kami ingin mengkondisikan bagaimana anak disabilitas ini terampil dan diterima di masyarakat," tegasnya. pin/P-6