DPRD: Mayoritas Janji Anies Tak Terealisasi

JAKARTA - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai sebagian besar janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)RPJMD 2017-2022, tidak terealisasi.

"Dari 23 janji Anies ketika kampanye, cuma tiga sampai lima yang bisa diartikan cukup berhasil. Selebihnya bisa dikatakan rapor merah," ucap Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.Artinya, kata anggota Komisi Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta itu,Anies baru baik di rencana, tetapi dalam eksekusi masih belum tertangani dengan baik untuk menangani persoalan pokok warga Jakarta.

"Bisa dikatakan bahwa Anies baru indah dalam kata-kata dan rencana," kata Gembong.Gembong menjelaskan janjiAnies yang terealisasi antara lain integrasi transportasi di DKI Jakarta dengan JakLingko walau masih belum sempurna. Kemudian, janji menyelenggarakan kegiatan seni di Jakarta sepanjang tahun yang terealisasi dengan festival kesenian sejak 2018.

Lalu, lanjut dia, meningkatkan bantuan hibah untuk 131 lembaga keagamaan dan tempat ibadah hingga sebanyak 325 miliar. Meski ada janji yang terealisasi, Gembong menyebut banyak janji Anies tak tercapai.

Normalisasi sungai: 0 persen.

Naturalisasi sungai: 0 persen.

Perkembangan Pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakpro: 0 persen.

Pembangunan LRT Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (PDBU): 0 persen.

Pembangunan ITF dalam kota: 0 persen.

Pembangunan "Science Park": 0 persen.

Pemipaan air bersih SPAM Jatilihur: 0 persen.

"Electronic Road Pricing" (ERP): 0 persen.

Peningkatan Fasilitas "Park & Ride": 0 persen.

Taman Pintar: 0 persen (dari target 175 lokasi).

Rumah DP 0 Rupiah: 2.332 unit dari target 232.214 (1 persen).

Rumah aman: empat unit dari target 267 (1,5 persen).

Wirausahawan OK OCE: 6.000 dari target 200.000 (3 persen)

Selain itu, Gembong juga menilai bahwa dari kebijakan dan pengambilan keputusan ada banyak kemunduran di era Anies seperti:

Menutup akses ke laman anggaran (e-budgeting).

Video rapat tidak diunggah ke YouTube.

Menolak warga yang mengadu ke Balai Kota.

Menghambat akses informasi kepada wartawan.

Melanjutkan reklamasi Pulau L dan Pulau K di Ancol.

Terjadi korupsi 152 M di pengadaan lahan DP 0 rupiah.

Melanggar janji tidak akan menggunakan dana kejadian luar biasa (KLB) dari swasta.

"Selama lima tahun ini, Anies banyak membuang-buang waktu dengan memprioritaskan estetika kota. Dia lupa membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga, misalnya untuk mengatasi masalah air bersih, kemacetan dan banjir," kata Gembong.

Menurut Gembong, Heru sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta tentu akan melakukan evaluasi dengan tujuan agar pengeluaran daerah dalam APBD bisa dirasakan masyarakat.Aniesakan mengakhiri jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022. Sementara Heru Budi Hartono dijadwalkan dilantik di Kementerian Dalam Negeri sebagai Penjabat Gubernur DKI pada 17 Oktober 2022.

Heru dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai Penjabat Gubernur DKI setelah melalui sidang Tim Penilai Akhir. Ant/G-1