DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Integrasi Tarif

JAKARTA - Komisi B DPRD DKI Jakarta mempertanyakan urgensi mengenai integrasi tarif transportasi di Jakarta. Saat ini yang mendesak untuk diambil sikap itu terkait pelayanan dan keamanan transportasi, persoalan air bersih, penanganan banjir dan perumahan, serta penurunan tanah.

"Jadi, sampai saat ini kami belum pada sikap setuju atau tidak setuju, belum ada pernyataan itu, tetapi kami jadi bingung mengapa ini mendadak menjadi masalah yang urgent (mendesak)," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (27/3).

Persoalan mendesak dan harus menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta, kata Gilbert, adalah masalah pelayanan dan keamanan transportasi massal di DKI Jakarta, persoalan air bersih untuk konsumsi, banjir, perumahan, hingga penurunan tanah (land subsidance).

"Itu yang urgent, ini kenapa kemudian dipaksakan sama kami. Seperti persoalan air, harusnya dialirkan dulu ke rumah-rumah biar Jakarta ini tidak tenggelam," tuturnya.

Menurut Gilbert, karena kebijakan yang akan melibatkan tiga moda transportasi yakni TransJakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta awalnya direncanakan membutuhkan biaya kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO).
Halaman Selanjutnya....