Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Status Baru

DPRD Bahas Jakarta Setelah Tak Lagi IKN

Foto : ANTARA/HO-DPRD DKI Jakarta

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Khoirudin dalam rapat bersama di Gedung DPRD DKI Jakarta.

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota negara akan dibahas DPRD. Untuk membahasnya bahkan dibentuk panitia khusus (pansus). Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD DKI Khoirudin di Jakarta, Senin (6/6).
Tema tersebut masuk dalam pansus Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN). DPRD juga membentuk dua pansus lain, yaitu Rencana Induk Transportasi dan Pengelolaan Air Minum. "Ada yang perlu disampaikan ke masyarakat dalam kasus ini. Banyak permasalahan di dalamnya seperti tentang IKN. Bagaimana kekhususan Jakarta ke depan," ujar Khoirudin.
Pembentukan tiga pansus itu diresmikan melalui rapat paripurna DPRD DKI. Tiap-tiap pansus akan menindaklanjuti memilih susunan kepanitiaan. Kemudian segera membahas dalam rapat terkait. "Harapan, adanya pansus ini agar seluruh permasalahan di dalamnya bisa diurai," tambahnya.
Khoirudin menjelaskan terkait IKN, DPRD DKI mendalami kesiapan Jakarta setelah tidak lagi menjadi IKN yang akan dipindahkan ke Nusantara di Kalimantan Timur. "Kami masih belum tahu seperti apa Jakarta ke depan. Perlu sekali kami mendalami kesiapan Jakarta setelah IKN pindah ke Kalimantan Timur," ujar Khoirudin.
Dua panitia khusus lainnya, soal Rencana Induk Transportasi, wakil rakyat di Kebon Sirih itu menginginkan adanya peraturan daerah agar bisa menjadi patokan pengelolaan transportasi di Jakarta. Selain itu, juga ada panitia khusus soal pengelolaan air minum setelah tidak lagi menggandeng Palyja dan Aetra.
"Ada juga materi PAM setelah Aetra dan Palyja selesai kontrak. Bagaimana pengelolaan air minum untuk masyarakat Jakarta. Ini perlu kami dalami," ucapnya. Dua mitra swasta BUMD DKI, PAM Jaya, yakni Aetra dan Palyja akan berakhir kerja samanya pada 3 Januari 2023. Ini berarti 25 tahun karena kerja samanya sejak 1997.
Dengan berakhirnya kontrak kerja, maka PAM Jaya sepenuhnya akan mengelola sistem air minum di Ibu Kota mulai 1 Februari 2023.

Kualitas Udara
DPRD juga menyoroti perihal udara bersih Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota. Terkait ini, Perumda Pembangunan Sarana Jaya mendukung upaya mewujudkan udara bersih Jakarta dan sekitarnya.
Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra S Arharrys, mengambil bagian dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2022 karena selaras dengan agenda korporasi.
"Menjadi pengembang terkemuka dan berkelanjutan adalah cita-cita besar perusahaan dalam membangun Kota Jakarta," katanya. Dengan momentum ini, pihaknya berharap semua sadar dan bisa berperan dalam menjaga kelestarian alam serta kualitas udara dalam kegiatan sehari-harinya.
Sarana Jaya juga menyelaraskan kampanye menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi emisi karbon yang digaungkan Pemprov DKI Jakarta. Indra berharap seluruh elemen masyarakat berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan dengan meningkatkan kualitas udara di Jakarta.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menuturkan seluruh pemangku kepentingan dan lapisan masyarakat harus berkolaborasi meningkatkan udara bersih Jakarta.
Untuk meningkatkan udara bersih Jakarta, Asep minta masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk meminimalkan pencemaran udara.
"Kita memang sama-sama ke depannya baik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para kolaborator, maupun masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan udara bersih Jakarta," ujar Asep.


Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Yohanes Abimanyu

Komentar

Komentar
()

Top