DPR Sepakati Target Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,5 persen dalam asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 yang diajukan pemerintah. Angka tersebut di bawah usulan awal pemerintah di kisaran 5,3- 5,6 persen.

Kesepakatan ini diambil dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), serta Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Bappenas di Jakarta, Senin (8/7).

"Hasil panja (panitia kerja) ini disahkan untuk menjadi bahan pembicaraan dan bahan dasar RUU APBN 2020 dan nota keuangan," kata pimpinan rapat, Kahar Muzakir.

Pembahasan dalam rapat tersebut mencakup asumsi makro, postur makro fiskal yakni belanja dan pendapatan negara, serta target pembangunan pada 2020.

Anggota Banggar DPR John Kenedy Azis menjelaskan, dalam asumsi makro, DPR menyetujui usulan pemerintah terkait asumsi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2- 5,5 persen, kemudian inflasi 2 - 4 persen secara tahunan atau year on year (yoy), nilai tukar rupiah 14.000 - 14.500 rupiah per dollar AS.

Kemudian asumsi tingkat bunga Surat Perbendahraaan Negara tenor tiga bulan 5,0 persen - 5,5 persen, harga minyak mentah Indonesia 60 - 70 dolar AS per barel, produksi (lifting) minyak bumi 695 - 840 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.191 - 1.300 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara dalam target pembangunan 2020, disepakati tingkat pengangguran pada kisaran 4,8 persen - 5,1 persen, angka kemiskinan 8,5 persen - 9,5 persen, gini rasio 0,375 - 0,380, dan indeks pembangunan manusia 72,51.

Apresiasi Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang turut hadir dalam rapat itu mengapresiasi proses pembahasan bersama Banggar DPR RI. Menurut Sri Mulyani, anggota Banggar telah memberikan masukan yang penting dalam rangka memperkuat rancangan awal sebelum ditetapkan menjadi APBN 2020.

"Kami terima kasih kepada seluruh panitia kerja. Kesepakatan ini nanti akan kami jadikan rambu-rambu, jika ada perubahan, tentu akan kami sampaikan," ujar Sri Mulyani. Ant/E-10