DPR Segera Bahas Pemekaran Tiga Provinsi di Papua

'Tidak hanya Surpres, DPR juga telah menerima poin-poin yang akan dibahas dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)," ujarnya.

Adapun beberapa menteri yang telah diutus tersebut, menurut Lodewijk, antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Bappenas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan. Meskipun demikian, ia tak menampik jika ada aspirasi dari sebagian masyarakat Papua yang menolak tiga RUU DOB Papua tersebut. Namun meski ada penolakan, pembahasan RUU tersebut akan tetap dilakukan.

"Meskipun ada yang menolak, pembahasan tiga RUU itu tetap lanjut. Karena itu kan namanya aspirasi. Orang macam-macam pandangannya, kita tampung maunya apa nanti akan kita bahas selanjutnya," katanya.

Lodewijk juga sedikit membeberkan isi dari tiga RUU DOB Papua. Kata dia, dalam RUU disebutkan Provinsi Papua Selatan akan menjadikan Merauke sebagai ibu kota. Sementara untuk ibu kota Provinsi Papua Tengah, rencananya akan di Timika. Sedangkan Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan Tengah adalah Wamena.

"Setelah RUU soal pemekaran wilayah di Papua ini disahkan sebagai RUU inisiatif DPR di rapat paripurna, pembahasan RUU akan dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat I bersama pemerintah," ujarnya.