DPR Optimistis Rancangan KUHP Segera Tuntas

DPR ini kan perwakilan rakyat, masukan masyarakat boleh-boleh saja. Masyarakat kan macam-macam, yang mana, mewakili siapa. Kami ini kan wakil rakyat, mendengar semua masukan," tukasnya.

Sementara itu, Anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP, Arsul Sani, menuturkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan konsinyering untuk membereskan beberapa hal, termasuk merespon masukan dari elemen masyarakat sipil. Kendati demikian, ia mengaku sulit menghapus usulan masyarakat terkait peniadaan terhadap pasal tertentu.

"Contoh pasal penghinaan presiden. Pada prinsipnya, tidak ada yang menolak di internal DPR dan pemerintah. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki substansi dan rumusan redaksinya," tuturnya.

Sebab, kata Arsul, sebenarnya yang dianggap bermasalah oleh masyarakat hanyalah persoalan redaksional dan substansinya. Kemudian terkait masalah politik hukum, seperti living law (hukum adat), Arsul menilai tidak ada fraksi yang tegas menyatakan tidak mau living law masuk.

"Kita fine-fine saja, tapi kita belum pernah merumuskan living law itu menjadi sesuatu yang clear. Sejauh ini hanya didorong agar hukum adat itu dimuat dalam Perda. Ada juga pemikiran agar itu dimuat dalam kompilasi aturan seperti kompilasi hukum islam," terangnya. tri/AR-3