DPR Minta Penjelasan Kesepakatan Soal FIR

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta minta pemerintah menjelaskan secara rinci terkait kesepakatan penyesuaian pelayanan ruang udara (realignment Flight Information Region - FIR) antara pemerintah Indonesia dengan Singapura.

"Kesepakatan yang dibuat dengan negara lain termasuk dalam kategori kebijakan publik karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan kedaulatan negara," kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/2). Menurutnya, dokumen kesepakatan terkait ekstradisi, pelayanan ruang udara dan kerja sama pertahanan wajib dapat diakses publik.

Dia menilai, selama ini penjelasan terkait kesepakatan FIR yang beredar baru poin-poin kesepakatan, bukan dalam bentuk dokumen resmi yang telah ditandatangani.Sukamta menyatakan, wilayah Kepulauan Natuna dan Kepulauan Riau sangat strategis, sehingga publik berharap kedaulatan di darat, laut, dan udara dalam kendali Indonesia.

"Berdasarkan kesepakatan yang termaktub dalam UNCLOS III 1982 dan Konvensi Chicago 1944, kedaulatan negara di ruang udara di atas wilayah teritori adalah bersifat eksklusif. Artinya ruang udara di atas wilayah Kepulauan Natuna dan Riau adalah kedaulatan Indonesia," ujarnya. UCLOS (The United Nations Convention on the Law of the Sea) adalah konvensi PBB terkait hukum laut.

Sukamta menilai, jika mendasarkan klaim tersebut, maka semestinya pengelolaan FIR di wilayah tersebut dikelola Indonesia. Dia menilai jika pemerintah saat ini sudah memiliki kemampuan teknologi dan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang navigasi serta teknologi keselamatan penerbangan, maka semestinya negosiasi untuk mendapatkan ruang udara di atas wilayah Kepulauan Natuna dan Riau akan lebih kuat.
Halaman Selanjutnya....