DPR Minta Pemerintah Segera Lakukan Reformasi Fiskal

JAKARTA - DPR meminta pemerintah segera melakukan reformasi struktural dan fiskal agar kebijakan anggaran melalui APBN betul-betul tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (24/5), menanggapi penurunan Indeks Negara Rentan atau Fragile State Index 2021 dan legitimasi negara dan pelayanan publik.

Dalam Indeks Negara Rentan 2021 disebutkan Indonesia mampu memperbaiki sejumlah sektor yang turut meningkatkan ketahanan nasional. Namun perbaikan itu tidak cukup signifikan sehingga Indonesia masih berada di peringkat 99 dari 179 negara yang dikaji. Peringkat indeks didasarkan pada dua belas indikator kerentanan negara yang dikelompokkan berdasarkan kategori sosial, ekonomi, dan politik.

"Kehadiran negara perlu ditingkatkan supaya lebih dirasakan masyarakat secara nyata," kata Puan.

Indikator tersebut, jelasnya, menunjukkan perlu meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik guna menguatkan kembali legitimasi negara di mata masyarakat.

"Perlu reformasi struktural, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur, serta melakukan reformasi fiskal, seperti peningkatan kualitas belanja yang lebih baik," katanya.

"Belanja kementerian/lembaga lebih banyak diarahkan kepada rakyat sebagai penerima manfaat, tingkatkan pelayanan publik untuk meningkatkan legitimasi negara di mata masyarakat," kata Puan.

Defisit APBN

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR menyebutkan defisit APBN hingga April 2021 mencapai 138,1 triliun rupiah atau 13,7 persen dari target defisit tahun ini 1.006,4 triliun rupiah.

"Defisit APBN hingga April sedikit membaik dan relatif lebih kecil dibandingkan Maret. Ini akan coba dijaga tanpa mengganggu tren pemulihan ekonomi," kata Menkeu.

Defisit terjadi karena pendapatan negara sampai akhir April 2021 baru mencapai 585 triliun rupiah atau 33,5 persen dari target sebesar 1.743,6 triliun rupiah. "Kami berharap pemulihan ekspor, manufaktur akan terus berkontribusi dan momentum terlihat mulai April dan Mei ini bisa berlanjut," tegasnya.

Sementara itu, belanja negara hingga April 2021 telah mencapai 723 triliun rupiah atau 26,3 persen dari target 2.750 triliun rupiah atau tumbuh 15,9 persen secara tahunan.

"Belanja negara jadi instrumen powerful untuk mendorong pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan hingga April mencapai 15,9 persen," tutup Menkeu. n ers/E-9