DPR Ketok Palu, RKUHP Resmi Disahkan Jadi UU KUHP

JAKARTA - DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Undang Undang dalam rapat paripurna DPR ke-11, Selasa (6/12).

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, RKHUP mungkin saja tidak disetujui oleh semua pihak. Untuk itu ia mempersilakan mereka yang tidak setuju untuk menempuh jalurjudicial reviewke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau ada perbedaan, silakan nanti jika sudah disahkan, gugat saja di MK, itu merupakan mekanisme konstitusional," ujar Yasonna beberapa waktu lalu.

Sebelum disahkan, RKUHP menuai protes dari berbagai kalangan. Sejumlah aktivis Hak Asasi Manusia menggelar aksi unjuk rasa menolak disahkannya RKUHP di depan Gedung DPR, kemarin. Menurut mereka, rancangan aturan yang baru dipublikasi pada 30 November 2022 ini masih memuat sederet pasal bermasalah yang selama ini ditentang oleh publik karena akan membawa masyarakat masuk ke masa penjajahan oleh pemerintah sendiri.

"Kami berkumpul menolak pengesahan RKUHP karena masih banyak pasal-pasal yang bermasalah di dalamnya," kata seorang demonstran
Halaman Selanjutnya....