DPR Imbau Pemerintah Lakukan Audit Lengkap

"Ya, wacana pembentukan Pansus disampaikan Ketua DPR, tentu Pimpinan DPR lebih memahami, lebih mengerti. Kami mengapresiasi niat dan maksud baik Ketua DPR untuk dibentuknya Pansus e- KTP ini," katanya.

Anggota Komisi II DPR PPP, Achmad Baidhowi, Ia mengakui bahwa Komisi II belum menentukan sikap terkait masalah e- KTP. Selain itu, ia menyebutkan, ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah e-KTP tercecer.

"Sekali lagi pilihan itu banyak. Melalui RDP (Rapat Dengar Pendapat), Raker (Rapat Kerja), Panja (Panitia Kerja), Pansus (Panitia Khusus), atau angket gitu," ujarnya.

Baidhowi sendiri mengusulkan untuk dibentuknya Panja, karena akan mendapatkan waktu yang lebih leluasa untuk melakukan rapat dan investigasi sesering mungkin. Namun, ia menilai jika kasusnya dapat diselesaikan melalui Raker, maka Panja pun tidak perlu dilakukan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan, menyebut pembentukan Pansus itu tidak terlalu penting, tetapi cukup dengan mendengar penjelasan dan investigasi yang dilakukan kepolisian. tri/AR-3