DPR Dorong Revisi UU Migas

Lebih lanjut, Ridwan menambahkan belum kuatnya payung hukum terkait migas menyebabkan para pelaku usaha atau kontraktor migas menjadi kesulitan untuk membangun dan mengembangkan industri hulu migas. Dengan demikian, Ridwan memandang perlu melakukan revisi UU Migas, sehingga Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dapat menjadi badan usaha khusus.

"Sehingga memiliki kewenangan yang lebih kuat," kata Ridwan.

Produksi Turun

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, mengatakan terdapat penurunan lifting minyak sebesar 1 persen pada 2023 apabila dibandingkan dengan 2022. Pada 2023, realisasi lifting minyak sebesar 605.500 barel minyak per hari, sedangkan pada 2022 realisasi lifting minyak sebesar 612.300. Penurunan tersebut, kata Dwi, lebih kecil dibandingkan 2022. Pada 2022, lifting minyak mengalami penurunan sebesar 7 persen.

Dia menyampaikan investasi secara masif, khususnya di pemboran sumur pengembangan telah mampu mengurangi laju penurunan produksi pada mayoritas lapangan produksi yang sudah ageing sehingga lifting minyak pada 2023 hanya turun 1 persen. "Mudah-mudahan ini terus kami bisa kurangi," kata Dwi.
Halaman Selanjutnya....