DPR Dorong Pemerintah Kembangkan Pemanfaatan Sampah Jadi Energi

JAKARTA - Komisi IV DPR mendorong pemerintah untuk melaksanakan pengembangan pemanfaatan sampah menjadi energi refused-derived fuel (RDF). Hal itu perlu dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia.

"Komisi IV DPR meminta pemerintah c.q. KLHK untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai kelayakan usaha pengembangan RDF sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemanfaatan sampah perkotaan sebagai energy," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Budisatrio Djiwandono saat membacakan kesimpulan Raker, di Jakarta, Senin (1/2).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menghadiri Raker dengan Komisi IV DPR, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (1/2). Pada Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR, Sudin.

Komisi IV DPR, dalam kesimpulan Raker, menyesalkan pemotongan anggaran belanja KLHK TA 2021. Untuk itu, Komisi IV DPR meminta pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi rencana penghematan sebesar 519 miliar rupiah.

Meski begitu, tambah Budisatrio, Komisi IV DPR mendengarkan penjelasan Menteri LHK mengenai usulan penghematan belanja KLHK TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional sebesar 519 miliar rupiah dari pagu semula 7,9 triliun rupiah menjadi 7,4 trilun rupiah.

Dalam Raker, Menteri Siti menyampaikan Realisasi Kegiatan Tahun 2020, refocusing dan realokasi APBN Tahun Anggaran 2021, Strategi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021, serta isu-isu aktual lainnya.

Untuk Anggaran Belanja KLHK Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar 7,69 triliun rupiah, berhasil terealisasi sebesar 7,23 triliun rupiah atau 93,97%. Sedangkan untuk Anggaran Belanja TA 2021, tambah Menteri Siti, KLHK mendapat refocusing atau penghematan anggaran sebesar 519 miliar rupiah, dari anggaran semula 7,9 triliun rupiah. Sehingga anggaran belanja KLHK setelah refocusing yaitu 7,4 triliun rupiah.

"Refocusing tidak mengganggu rencana-rencana dan agenda kegiatan yang berbasis masyarakat," tegas Menteri Siti.

Selanjutnya Menteri Siti dalam siaran persnya, menyampaikan strategi pengelolaan APBN TA 2021 sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo kepada jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Presiden meminta agar dilakukan reformasi anggaran untuk menggerakkan ekonomi nasional dan daerah. APBN harus dikelola dengan cermat, efektif, tepat sasaran, dan dibelanjakan untuk kepentingan rakyat secara langsung.

Selain itu, perlu ada fleksibilitas anggaran untuk menghadapi ketidakpastian dan harus mampu memecahkan masalah rakyat. Khusus dalam anggaran yang ditujukan untuk membantu masyarakat tersebut, harus dilakukan dengan hati-hati, transparan, dan akuntabel, serta pengawasan secara ketat.

"Jadi fokus dengan belanja barang dan jasa. Presiden berpesan harus hati-hati. Kembangkan sebanyak-banyaknya lapangan kerja, manfaatkan dan dorong produk lokal, serta secara evolutif menjaga reformasi anggaran," tutur Menteri Siti. mar/N-3