DPR Beri Waktu "Facebook" 1 Bulan

JAKARTA - Komisi 1 DPR RI memberikan tenggat selama satu bulan kepada Facebook untuk menyerahkan hasil audit terkait dugaan terjadinya pencurian satu juta data pengguna Indonesia. Hasil audit diperlukan anggota Dewan untuk menakar potensi bahaya yang bisa ditimbulkan atas insiden tersebut.

"Sebulan harusnya cukup untuk serahkan hasil audit itu. Nanti hasilnya bukan lagi untuk menyalahkan Facebook atau pihak tertentu, tetapi kami harus tahu data itu jatuh kepada siapa dan dipergunakan untuk apa," kata Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Meutya Hafid, usai Rapat Dengar Pendapat Umusm (RDPU) dengan Perwakilan Facebook Indonesia, di Gedung Parlemen, Selasa (17/4).

Jika tak juga memberikan hasil audit hingga tenggat tersebut, Meutya mengatakan ada penilaian lain dari Komisi 1 DPR RI ke Facebook.

Salah satu opsinya, Komisi 1 DPR RI bisa mengajukan ke pemerintah agar mengeluarkan moratorium (pembekuan). "Moratorium itu salah satu opsinya. Tapi, tentu nanti dibicarakan lagi dengan pemerintah," ujarnya.

Tak Ada Kebocoran

Sementara itu, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia, Ruben Hattari, mengungkapkan pihaknya diminta menyetop proses audit untuk sementara oleh Komisioner Informasi Inggris (ICO). Ia juga tidak bisa memastikan kapan hasil audit akan diserahkan ke pemerintah.

"ICO meminta kami menunda langkah-langkah audit dan pencarian fakta tertentu sambil menunggu penyelidikan mereka selesai," kata dia.

Ruben membantah dan bersikukuh tidak ada kebocoran data di Facebook. Yang terjadi, menurut Ruben, adalah adanya pelanggaran kepercayaan dan kegagalan Facebook untuk melindungi data pengguna.

"Kejadian ini bukanlah kejadian di mana pihak ketiga menembus sistem Facebook. Namun, kejadian ini adalah bentuk pelanggaran kepercayaan dan kegagalan Facebook untuk melindungi data pengguna," tegas Ruben. rag/P-4