Dorong Transparansi, LPI Perlu "Go Public"

JAKARTA - Lembaga Pengelola Investasi (LPI) ) atau Indonesia Investment Authority (INA) diharapkan dapat menyerap dana masyarakat dengan melantai di bursa saham atau go public. Hal itu dimaksudkan agar ada transparansi dan kontrol dari publik.

"Jadi sebaiknya lembaga seperti ini milik pemerintah, tapi juga go public karena biasanya kinerjanya jauh lebih baik," kata ekonom senior Aviliani dalam diskusi daring Menakar Untung Rugi Lembaga Pengelola Investasi di Jakarta, Rabu (3/2).

Menurut dia, meski ada pengawas dan dewan direksi di LPI, namun apabila lembaga ini kekurangan dana maka pemerintah harus menyertakan modal negara (PMN) sehingga dinilai akan membebani APBN.

Dia menambahkan keberadaan LPI diharapkan mampu mendatangkan dana besar tidak hanya dari investor tapi juga negara lain, praktik yang sudah diterapkan di beberapa negara di antaranya Malaysia, Singapura dan Russia. Dengan begitu, keterbatasan anggaran APBN untuk membiayai proyek infrastruktur bisa ditalangi dengan keberadaan LPI.

Keberadaan LPI, kata dia, juga diharapkan mendorong investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia di tengah kecenderungan investor saat ini yang lebih memilih instrumen pasar modal sejak krisis ekonomi tahun 2008 dan krisis lain yang berjangka pendek.
Halaman Selanjutnya....