Dorong Percepatan Ibadah Haji dan Umrah secara Profesional dan Tidak Diskriminatif

Pandemi Covid-19 menghambat berbagai kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang sudah dua tahun tidak bisa dilakukan.

Pertengahan 2021, sebenarnya pemerintah Arab Saudi sudah mulai membuka pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Hanya saja masih terbatas untuk beberapa negara.

Pemerintah Arab Saudi sendiri baru mencabut suspend bagi penerbangan dari Indonesia pada tanggal 1 Desember 2021. Hal ini sempat menjadi kabar baik khususnya bagi umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Meski begitu, adanya Covid-19 varian Omicron menjadi tantangan sendiri. Penularannya yang cepat dikhawatirkan bakal menunda penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang mulai dibuka lagi pada 8 Januari ini.

Untuk itu, wartawan Koran Jakarta, Muhammad Ma'rup, mewawancarai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Prof. Hilman Latief, S.Ag, MA, PhD, dalam beberapa kesempatan. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana proses pengawalan agar ibadah haji dan umrah bisa dilaksanakan?

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mendorong percepatan persiapan ibadah haji dan umrah 1443 H secara profesional, terbuka, inklusif, dan tidak diskriminatif. Menag juga minta persiapan dilakukan dengan sigap dan cermat, baik terkait jemaah, PPIU dan PIHK, protokol kesehatan, serta persiapan lainnya.

Keterbukaan dan profesionalitas penting. Ibadah haji dan umrah menjadi ajang silaturahim antar-umat Islam dari berbagai latar belakang, baik ormas, golongan, daerah, dan lain sebagainya. Selain itu, pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus lebih inklusif. Ibadah ini milik semua umat Islam Indonesia dari berbagai kalangan, tanpa ada diskriminasi dan perbedaan, baik prioritas jemaah, penyelenggara, maupun para pembimbing haji dan umrah.

Jemaah memiliki latar belakang tradisi keagamaan yang bermacam-macam. Semua harus dilayani dengan baik. Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah betul-betul disiapkan dan dilaksanakan. Persiapan penyelenggaraan haji dan umrah secara profesional, termasuk dengan memperhatikan perbedaan karakter, baik pembimbing, petugas, serta jemaah.

Adanya varian Omicron sempat membuat pelaksanaan umrah kembali tertunda. Apa saja pertimbangan penundaan itu?

Keputusan ini diambil usai adanya imbauan dari Presiden RI dan arahan Menteri Agama agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, serta setelah pihaknya menggelar rapat dengan Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kami tentu mengutamakan aspek perlindungan jemaah di tengah pandemi Covid-19, terlebih setelah adanya varian baru Omicron. Untuk itu, keberangkatan jemaah umrah kembali ditunda hingga awal tahun 2022. Kita berharap kondisi segera membaik.

Secara umum, asosiasi PPIU mendukung imbauan pemerintah untuk menunda keberangkatan ke luar negeri. Ada kekecewaan dan kesedihan karena rencana umrah sudah lama tertunda. Namun, semua pihak memahami kondisi pandemi yang belum usai, bahkan muncul varian baru.

Sebagai regulator dan pengawas penyelenggaraan ibadah umrah, Kemenag terus melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk terus mengupayakan terselenggaranya ibadah umrah yang sehat dan aman. Penyelenggaraan umrah di masa pandemi sekaligus menjadi barometer penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M.

Penundaan ini tentu keputusan yang pahit, tapi ini dilakukan demi kebaikan bersama. Kami harap semua bisa memahami dan semoga ada hikmah dari keputusan ini.