DKPP: Pilkada Ujian Berat Penyelenggara Pemilu

MANADO - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 adalah ujian berat bagi penyelenggara pemilu.

"Karena apa? Interaksi antara penyelenggara dengan peserta pemilu akan sangat intens," kata Heddy pada Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Ad Hoc Pilkada Tahun 2024 di Manado, Jumat (14/6).

Menurut dia, penyelenggara pemilu pasti kenal dengan calon gubernur dan wakil gubernur, kenal dengan calon wali kota dan wakil wali kota, bupati dan calon bupati. "Inilah yang membuat interaksi kedekatan penyelenggara dengan peserta," katanya.

Ini yang kadang-kadang, menurut dia, bila si penyelenggara pemilu tidak punya integritas yang kuat, tidak punya kepribadian yang tangguh, bisa terpengaruh dan ujungnya minimal ada pelanggaran etik.

Bahkan,kata dia, banyak di antaranya yang sudah terbukti ada pelanggaran hukum tapi juga administratif. "Nah ini yang harus kita jaga bersama. Bapak-ibu saya yakin, para peserta pemilu berusaha sekuat tenaga untuk mendekati penyelenggara pemilu karena bapak ibu nantinya yang menentukan. Meskipun kalau istilahnya ketua KPU sekedar melayani, tidak menurut saya, tapi juga menentukan kualitas pemilu bagus atau tidak," sebut Heddy.

Kualitas pemilu itu bagus atau tidak, lanjut Heddy tergantung penyelenggaranya, pesertanya, serta pemilihnya.

Heddy mengatakan, pemilih kita memang partisipatif bahkan angkanya menunjukkan 80 persen lebih.

"Tapi apakah pemilih kita cerdas? Mari kita diskusi bersama. Saya kira kita berpendapat bahwa pemilih kita belum cerdas dalam menentukan pilihan."

Karena itu, menurut Heddy, diperlukan kampanye termasuk kampanye regulasi dari KPU, kampanye DKPP dan kampanye tentang peraturan administrasi dari Bawaslu, juga kampanye program dari peserta pemilu.

Jaga Muruah

Dalam kesempatan itu, Heddy Lugito mengatakan tugas utama DKPP adalah menjaga muruah, bukan menghukum penyelenggara. "Tugas utama DKPP sebenarnya bukan untuk menghukum penyelenggara pemilu, tapi tugas utamanya adalah menjaga muruah, menjaga integritas penyelenggara pemilu," ujar Heddy.

Karena itu, menurut dia, manakala diberikan sanksi sebenarnya di dalam rangka menjaga muruah lembaga pemilu, menjaga marwah KPU, menjaga muruah Bawaslu agar tidak ternoda oleh perilaku satu dua orang anggota maupun pegawai.

Bahkan sampai pada pegawai sekretariat Bawaslu dan sekretariat KPU pun dalam jangkauan DKPP.

Lembaga peradilan etik yaitu DKPP, kata dia, sebenarnya bukan mengawasi, lebih bersifat lembaga peradilan etik untuk penyelenggara pemilu. Oleh karena itu di DKPP tidak bisa bekerja aktif, sifatnya pasif sebagaimana lembaga peradilan lainnya menunggu saja kalau ada yang mengadukan.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta seluruh perangkat desa memantau tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 agar dapat berjalan dengan kondusif.

"Seluruh perangkat desa harus berupaya sehingga tercipta suatu kedamaian dalam pemilihan kepala daerah," kata Hadi Tjahjanto saat membuka Rapat Kerja Nasional Desa Bersatu dan Peringatan Satu Dasawarsa UU Desa di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (13/6).

Menurut Hadi, pesta demokrasi seperti pilpres dan pilkada rawan memunculkan gesekan antarmasyarakat.

"Masyarakat, kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pejabat, bupati, dan para penggerak desa diharapkan menjaga semua itu," jelas Hadi.