DKI Upayakan Atasi Ketimpangan di Pulau Seribu

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan adanya kesetaraan terhadap kebutuhan sehari-hari bagi warga di Kepulauan Seribu sehingga tidak terjadi ketimpangan. Selain itu, Pemrov DKI juga melihat adanya ketimpangan antara Kota dan Kabupaten.
"Mewujudkan kesetaraan itu salah satu yang serius ingin kita wujudkan saat bertugas di Jakarta. Itu janji kampanye nomor 14 tentang Kepulauan Seribu. Mengatasi ketimpangan antara daratan dengan kepulauan," kata Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemui di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (13/12).
Anies mengatakan kebutuhan mendasar menjadi faktor masalah utama yang menjadi pekerjaan rumah. Untuk itu, Pemprov DKI mengatasi ketimpangan antara penduduk Jakarta di daratan dengan penduduk di kepulauan. "Berdasarkan data, Kepulauan Seribu terdiri dari 110 pulau, namun hanya 11 pulau di antaranya yang berpenghuni dengan total jumlah penduduk 27.000 jiwa dari 7.000 kepala keluarga," jelasnya.
Kendati begitu, Anies menambahkan bila dibandingkan dengan kecamatan di lima wilayah kota Jakarta, jumlah penduduk Kepulauan Seribu hanya sedikit. Jumlah penduduk yang sedikit bukan berarti memiliki layanan minim.
Hingga 2018, warga Kepulauan Seribu masih mengandalkan sistem pengairan "Brackish Water Reverse Osmosis" (BWRO) yang berasal dari air payau. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta mengembangkan sistem pengairan "Sea Water Reverse Osmosis" yang diolah melalui penyulingan. Air tersebut diantarkan ke rumah penduduk melalui pipa dengan harga 1.050 rupiah per meter kubik.