DKI-Tangerang Bersama Jaga Ketahanan Pangan

TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Kerja sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur tentang pembangunan sistem informasi ketahanan pangan.

Sekda Kota Tangerang, Dadi Budaeri, di Tangerang, Selasa (25/12), mengatakan ditunjuknya Kota Tangerang sebagai salah satu daerah yang bekerja sama lantaran memiliki Pasar Induk yang menyuplai kebutuhan bahan pokok untuk wilayah Banten dan sebagian DKI Jakarta.

"Pasar Induk di Kota Tangerang memiliki area distribusi yang cukup luas baik untuk wilayah Banten, DKI bahkan Jawa Barat," katanya.

Perjanjian kerja sama dilakukan oleh Arief R Wismansyah pada hari Kamis (20/12) saat masih menjabat sebagai Wali Kota dalam acara Rapat Paripurna Sinergi Program Prioritas Wilayah Jabodetabekjur di Balai Agung Balai Kota Pemprov DKI Jakarta.

Ia menambahkan Pemkot Tangerang juga mengharapkan melalui kerja sama yang telah ditandatangani bisa memberikan dampak positif juga bagi perkembangan jalur transportasi yang menjadi penghubung antara wilayah Jakarta dengan Kota Tangerang.

"Contohnya di wilayah Ciledug, dengan adanya jalur Bus Transjakarta bisa mengurangi kemacetan secara siginifikan. Bukan cuma yang ke arah Jakarta, tapi juga yang ke Tangerang jadi berkurang macetnya," katanya.

Oleh karena itu, pemkot sedang usulkan agar jalur Transjakarta bisa ditambah lagi sampai Graha Raya supaya bisa semakin mengurangi kemacetan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang juga selaku Kepala BKSP Jabodetabekjur mengungkapkan kerja sama yang telah ditandatangani bersama tersebut menjadi milestone baru dalam membangun kerja sama antarwilayah.

"Pertemuan ini harus bisa menghasilkan dokumen yang utuh dan lengkap. Jadi, walaupun anggota yang mengurus sudah pindah, tapi tidak harus mengulas dari awal lagi," katanya.

Sebagai informasi, dalam kesempatan ditandangani tiga perjanjian kerja sama di antaranya kerja sama bidang pemerintahan, bidang perekonomian, dan pembangunan sistem informasi ketahanan pangan yang dilakukan oleh sejumlah Kabupaten Kota dari Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Ant/P-5