Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Lingkungan Hidup I Pemimpin Jangan Menyalahkan Penyangga

Anies Diminta Turun Cek Industri Pencemar

Foto : Antara

Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta, August Hamonang

A   A   A   Pengaturan Font

Tidak elok seorang pemimpin ­daerah menyalahkan ­daerah penyangga dengan menuduh turut memberi kontribusi udara buruk Ibu Kota.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, diminta turun ke lapangan untuk mengecek perusahaan-perusahaan penghasir pencemaran udara. Permintaan ini datang dari Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, August Hamonang di Jakarta, Senin (11/7).
Desakan tersebut berkaitan dengan komentar Anies yang akan mencabut izin pabrik atau perusahaan penghasil polusi berlebih. "Pernyataan tersebut tidak akan membuat kualitas udara Jakarta membaik. Warga butuh aksi nyata, bukan wacana. Pencemaran udara Jakarta kian memburuk. Pemprov DKI mestinya peka terhadap isu lingkungan yang berdampak pada kesehatan," katanya.
August mengatakan berdasarkan data ada sekitar 114 pabrik dan perusahaan yang memiliki cerobong gas buang. Industri tersebut umumnya memiliki lebih dari satu cerobong. Dinas LHK DKI pada 2019 merilis ada sekitar 1.150 cerobong gas buang industri di Ibu kota.
"Tidak tepat rasanya kalau hanya mengancam untuk mencabut izin. Pemprov DKI harus melakukan sidak dan pemeriksaan secara langsung. Cek secepat mungkin disiplin industri penghasil polusi udara tersebut. Ini merupakan prioritas bagi keberlangsungan hidup warga jakarta," tuturnya.
Menurut August, pihaknya mengkritisi pernyataan gubernur yang mengatakan kualitas udara buruk Jakarta tidak lepas dari wilayah sekitar ibu kota. Menurutnya, tidak elok seorang pemimpin daerah menyalahkan daerah penyangga dengan menuduh turut memberi kontribusi udara buruk Ibu Kota.
"Jakarta sebagai ibu kota tentunya tidak bisa lepas dari wilayah penyangga. Alasan tersebut terlalu mengada-ada. Kenapa tidak, Pemprov DKI yang memiliki anggaran paling besar ketimbang daerah penyangga melakukan sinergitas, kolaborasi, dan menjadi insiator untuk memperbaiki kualitas udara. Jangan hanya ngeles," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencabut izin lingkungan perusahaan yang menimbulkan polusi udara. Dengan begitu, perusahaan yang bandel tidak dapat beroperasi kembali. Itu disampaikan Anies.

Kali Tercemar
Sementara itu, pencematan di Ibu Kota tidak hanya udara, tapi juga air kali. Ribuan ikan, khususnya jenis sapu-sapu, di Kali Baru, Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, mati. Mereka diduga keracunan limbah jeroan hewan kurban. Petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Ikhsan Nasution , mengatakan dia pertama kali menemukan ikan-ikan mati di saringan air Cililitan pukul 07.00 WIB.
"Pas kita kerja lihat ikan banyak mengambang berbarengan dengan jeroan sapi dan jeroan kambing," kata Ikhsan. Dia menambahkan, kasus serupa juga pernah terjadi beberapa tahun lalu, juga bertepatan dengan momen Idul Adha. Menurut Ikhsan, pihaknya juga menemukan tumpukan jeroan kambing dan sapi yang terbungkus dalam karung berukuran besar di aliran Kali Baru tersebut.
"Sekarang lebih parah. Dulu tidak sebanyak ini. Kalau tidak diangkat dampaknya parah. Kali jadi bau. Jeroan dan bangkai hewan tidak boleh dibuang ke kali," ujar Ikhsan. Lebih jauh diungkapkan, seharusnya kotoran hewan kurban dikubur. "Panitia kurban harusnya buat lubang untuk mengubur sampah kurban. Jangan dibuang di kali. Apa pun alasannya," kata Ikhsan.


Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Yohanes Abimanyu

Komentar

Komentar
()

Top