DKI Siagakan Ribuan Petugas dan Pompa Antisipasi Banjir

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiagakan ribuan petugas dan sarana-prasarana seperti pompa untuk menanggulangi banjir akibat hujan sejak Jumat pagi.

Saat ini petugas SDA DKI Jakarta masih berupaya untuk meminimalkan dampak hujan deras yang terjadi sejak dini hari. Berbagai cara dilakukan untuk mengantisipasi dan meminimalkan genangan atau banjir di Jakarta.

Di antaranya ?????pembangunan dan penguatan infrastruktur pengendali banjir, seperti waduk, perkuatan tanggul, sistem polderdan peningkatan kapasitas drainase kawasan.

Lalu, Dinas SDA DKI Jakarta juga aktif mengoptimalkan operasional sarana dan prasarana, seperti rumah pompa, pintu air dan peralatan berat lainnya.

Sejak Jumat dini hari, Jakarta diguyur hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi dan dalam waktu yang cukup lama. Terpantau curah hujan ekstrem terjadi di Semanan, Jakarta Barat, dengan intensitas 212 mm per hari dan di Pompa Tanjungan, Jakarta Utara, dengan intensitas 208 mm per hari.

Berdasarkan data per 15 Maret 2024, Dinas SDA DKI Jakarta telah menyiapkan 580 unit pompa stasioner, 557 unit pompa mobile dan 845 pintu air yang tersebar di berbagai lokasi strategis.

Kemudian, ada 254 unit alat berat, 460 unit "dump truck" dan pasukan biru sebanyak 4.226 personel yang siap siaga menghadapi dampak musim hujan.

Dinas SDA DKI Jakarta juga menjaga kualitas operasional dengan melakukan perawatan rutin pada pompa-pompa tersebut. Infrastruktur pengendali banjir di DKI Jakarta dirancang untuk menanggulangi curah hujan ekstrem dengan batas 150 mm per hari untuk infrastruktur makro dan 100 mm per hari untuk infrastruktur mikro.

Untuk itu, Dinas SDA DKI Jakarta juga rutin melakukan pengerukan di kali, waduk dan saluran untuk mengangkat sedimen sehingga kapasitas saluran tetap optimal dalam menampung air guna meminimalkan terjadinya genangan saat musim hujan.

"Prinsipnya, kami selalu 'standby' (bersiap) dan meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), para wali kota, camat, lurah hingga RT/RW dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Hal itu untuk mempercepat penanganan banjir dan meminimalkan risiko yang terjadi.