DKI Kaji Kenaikan Tarif Parkir

Pemprov DKI Jakarta harus membuka secara transparan berapa nominal pendapatan dari sektor parkir.

JAKARTA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mengaji rencana menaikkan tarif parkir. Kenaikan tarif parkir ini perlu dilakukan dalam rangka membatasi jumlah penggunaan kendaraan pribadi.

"Ini masih dikaji oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Tujuannya hanya untuk membatasi kepemilikan kendaraan bermotor. Daripada punya banyak, tapi nggak bayar pajak pula. Sekarang kita lihat, satu rumah rata-rata punya lebih dari satu sepeda motor," ujar Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

Dengan adanya kenaikam tarif parkir, katanya, warga Jakarta diharapkan mau berpindah menggunakan angkutan umum. Dia menilai, kemacetan yang tidak terkendali di Jakarta disebabkan karena banyaknya kendaraan yang berlalu lalang di Jakarta.

"Tahun ini, Pembangunan di Jakarta memang sedang kita kebut untuk mengejar ketertinggalan, terutama sektor transportasi publik. Makanya beberapa kali saya sampaikan mohon pemahaman dan pengertiannya," katanya.

Djarot meminta agar masyarakat saling menghargai satu sama lain di jalan. Macetnya lalu lintas di Ibu Kota, akunya, tidak terlepas dari adanya pembangunan underpass dan flyover serta proyek light rail transit (LRT) dan mass rapid transit (MRT) di beberapa ruas jalan.

"Insya Allah, tahun depan beberapa sudah selesai. yang gede-gede. Tapi, akhir tahun ini flyover dan underpass selesai. sehingga akan mengurangi. untuk MRT tahun depan akan sudah selesai pengerjaan sudah selesai termasuk trotoarnya. LRT juga," ungkapnya.

Terkait rencana perluasan pelarangan sepeda motor, Djarot menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta ingin mendorong masyarakat agar memanfaatkan transportasi publik. Dia mengaku telah menginstruksikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menyediakan kantong-kantong parkir di pusat kota.

"Sudah saya perntahkan Dinas Perhubungan untuk sediakan kantong-kantong parkir. kan sudah saya sampaikan bahwa ke depan kita akan banyak membangun park n ride. Bukan masalah diskriminasi dan tidak diskriminasi. tapi kita dorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum," tegasnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah menghimbau masyarakat yang akan menuju perkantoran dan geding yang ada di Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan MH Thamrin, agar memarkirkan kendaraanya di tempat yang disediakan. Pengguna kendaraan bisa melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan bus tingkat gratis.

"Ruas Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat ini telah ditetapkan sebagai lokasi pembatasan lalu lintas sepeda motor. Di sekitar Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat disediakan parkir umum dengan kapasitas 6.528 unit sepeda motor dan 9.724 unit mobil. Parkir umum ini ada di Gedung Duta Merlin hingga IRTI Monas," katanya.

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mengungkapkan tarif parkir di Jakarta merupakan tarif termurah di dunia. Dia mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk segera menaikkam tarif parkir agar masyarakat mau berpindah ke angkutan umum.

"Setuju saja memang tarif parkir di Jakarta masih termurah di dunia. Naik oke, asalkan uang dari parkir diremark untuk pengembangan pelayanan angkutan umum massal di Jakarta agar jadi lebih nyaman dan akses," katanya.

Saat ini, ungkapnya, tingkat kebocoran penghasilan parkir masih tinggi. Seharusnya dari parkir ini, tingkat pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta bisa mendapatkan setidaknya 1 triliun per tahun. Dia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk membuka secara transparan berapa nominal pendapatan dari sektor parkir ini.

"Sistem layanan angkutan umumnya di Jakarta pun masih buruk, kurang nyaman dan tidak akses karena tidak terintegrasi secara baik. Kondisi ini membuat warga masih lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi yang nota bene bikin Jakarta macet," tandasnya. pin/P-5