DKI Jadi Sekber Tangguh Bencana

"Kami akan terus mendukung karena kita semua berkepentingan agar provinsi-provinsi ini bisa terus bekerja sama dengan baik dan kolaborasi seperti ini, (dan hal ini) harus kita lakukan. Karena tidak ada satu pun provinsi yang bisa berdiri sendiri. Jadi kita berharap pertemuan ini berjalan dengan baik," ungkapnya.

Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta, Premi Lasari yang juga selaku Sekretaris Sekber FKD MPU, menjelaskan, penandatanganan Kesepakatan Bersama ini menjadi sudah ada payung hukum dalam melakukan kerjasama antisipasi dan penanggulangan bencana antara provinsi terkait dengan pemerintah pusat (BNPB). Kesepakatan Bersama ini berfungsi sebagai penguatan budaya masyarakat tangguh bencana di 10 provinsi FKD MPU.

"Tujuannya untuk pengurangan kerentanan di tingkat masyarakat dan wilayah rawan bencana, serta peningkatan kapasitas penanggulangan bencana (kapasitas, antisipatif, respon, dan pulih kembali)," kata Premi.

Kesepakatan itu, ungkapnya, berlaku selama lima tahun. Di dalamnya meliputi edukasi, sosialisasi dan simulasi. Lalu perbaikan ekosistem kawasan rawan bencana, perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana (Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta ketangguhan bencana pada insfrastruktur (disaster proofing) dan skema pembiayaan kebencanaan. pin/P-5