DKI Diminta Hentikan Rumah DP Nol Persen

Dikonfirmasi terpisah, pakar perancangan kota dari Departemen Arsitektur Universitas Indonesia, Prof Ir Antony Sihombing, MPD, Ph. D mengatakan jika sudah ada pihak ketiga yang mau membangunan rumah DP nol persen, hampir pasti ada biayanya.

"Mana ada developer yang mau bekerja gratis atau setidaknya minimal ada konsesi proyek lainnya. Kalau ada biaya tambahan pembanungan pasti akan dibebankan ke cicilan," kata Antony. Menurut Antony, kalau memang benar-benar ada DP nol rupiah, lalu Pemprov DKI membayarkannya ke bank, itu sangat membantu rakyat.

"Akan tetapi, apa dana Pemprov DKI cukup? Atau DPRD sudah setuju menggunakan anggaran APBD? Apakah model ini ada dalam pola pembiayaan perbankan? Apakah ada bank yang mau," jelasnya.

Pemprov DKI Jakarta diusulkan fokus saja mempercepat pembangunan Rusunawa khusus untuk keluarga pekerja muda, mahasiswa atau mahasiswi, secara besar-besaran di lokasi-lokasi strategis dan dekat titik simpul transportasi publik seperti terminal, stasiun, dan halte. Sebelumnya, DPRKP DKI Jakarta memang tak menganggarkan pembangunan hunian DP nol persen dalam APBD tahun anggaran 2023.