DKI Defisit, Anies Pinjam 4,5 Triliun Rupiah

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan pinjaman untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar 4,5 triliun rupiah pada tahun anggaran 2020 dan delapan triliun rupiah untuk tahun anggaran 2021 ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

"Saya ingin sampaikan terima kasih kepada Ibu Menteri, kemudian juga seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan PT SMI, karena ini pertama kalinya kami mendapatkan pinjaman lewat PT SMI ini," kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Jakarta, Senin (27/7).

Anies menjelaskan ada beberapa sektor yang nanti akan dibantu. Ini untuk pendanaan: nomor satu, pengendalian banjir; kedua, peningkatan pelayanan air minum; ketiga, pengelolaan sampah; keempat, peningkatan infrastruktur transportasi; kelima, peningkatan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan, dan juga olahraga.

Pemprov DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional akan menggunakan sumber pembiayaan PEN ini sebagai stimulus untuk menggerakkan perekonomian. Melalui perjanjian kerja sama ini, Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat melanjutkan pembangunan daerah yang sebelumnya tertunda akibat kontraksi ekonomi

"Jadi Jakarta memiliki porsi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Karena itu bila kita bisa mempercepat pemulihan di Jakarta akan berdampak nasional," ujar Anies lebih lanjut.

PAD Turun

Sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta dilaporkan turun hingga 31,13 triliun rupiah sebagai dampak pandemi Covid-19. Beberapa sektor perekonomian yang terdampak dengan pertumbuhan negatif antara lain sektor jasa, konstruksi, pengadaan air, perdagangan, pendidikan, energi (listrik dan gas), dan industri pengolahan.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada dua provinsi yang mendapat pinjaman dana pembangunan dari pemerintah pusat yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar).

Untuk DKI Jakarta, katanya, realisasi atau pencairan pinjaman akan dilakukan sebanyak dua tahap. Tahap pertama, pencairan akan dilakukan pada 2020 dengan nilai pinjaman 4,5 triliun rupiah , dan untuk tahap kedua sebesar 8 triliun rupiah.

"Jakarta dan Jabar menjadi dipilih menjadi wilayah prioritas karena pengaruhnya terhadap produk domestik bruto (PDB/GDP) Indonesia begitu besar. DKI Jakarta itu sekitar 18 persen GDP kita. Kalau DKI Jakarta dan Jawa Barat bisa bangkit, dua itu sekitar 30 persen GDP kita. Jadi pengaruhnya besar ke perekonomian nasional," kata Sri.

Dia mengungkapkan, DKI Jakarta mengajukan pinjaman 12,5 triliun rupiah, dengan rincian 4,5 triliun rupiah untuk tahun ini dan 8 triliun rupiah tahun depan. Dana ini akan digunakan untuk infrastruktur air bersih, penanggulangan banjir, pengelolaan sampah, transportasi, pariwisata, dan olahraga.

Sementara untuk Jawa Barat, total pinjaman yang diajukan Gubernur Ridwan Kamil dan jajarannya yakni mencapai 4 triliun rupiah.Sebanyak 1,9 triliun rupiah untuk 2020, serta 2,09 triliun rupiah untuk tahun ini, dengan rincian proyek untuk pembangunan RS, jalan, jembatan, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan penataan kawasan khusus.

Menurut dia, jangka waktu pinjaman dana atau tenor duit ini paling lama selama 10 tahun. Sebetulnya Bank Indonesia (BI) telah mengatur tenor selama lima sampai tujuh tahun, namun pemerintah pusat mengeluarkan pengecualian menjadi 10 tahun akibat wabah Covid-19.

n pin/ujo/P-5