DK PBB Serukan Penunjukan Utusan Khusus untuk Afghanistan

"Resolusi ini menyoroti perlunya meningkatkan keterlibatan internasional dengan cara yang lebih koheren, terkoordinasi dan terstruktur, sebagaimana dinyatakan oleh penilai independen."

Uni Emirat Arab dan Jepang mempunyai tanggung jawab untuk mengangkat situasi di Afghanistan di Dewan Keamanan sebagai pihak yang disebut sebagai "pemegang pena" untuk masalah ini.

Pemerintahan Taliban tidak secara resmi diakui oleh negara atau badan dunia mana pun, dan PBB menyebut pemerintahan tersebut sebagai "otoritas de facto Taliban".

Para pejabat pada awalnya menjanjikan versi yang lebih lunak dari aturan Islam ketat yang menjadi ciri pertama mereka berkuasa pada tahun 1996 hingga 2001, namun pembatasan tersebut secara bertahap diberlakukan kembali - terutama yang berdampak pada perempuan.

Remaja perempuan dilarang bersekolah di sebagian besar sekolah menengah dan perempuan dilarang bersekolah di universitas, sehingga memicu kemarahan dan protes global di beberapa kota di Afghanistan.
Halaman Selanjutnya....