DK PBB Bahas Roket Korea Utara

NEW YORK - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan membuka pertemuan untuk membahas peluncuran satelit mata-mata Korea Utara (Korut) di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), yang akan berlangsung pada Jumat (2/6) waktu setempat.

DK PBB mengumumkan bahwa pihaknya membuka pertemuan terkait nonproliferasi Korut pada Jumat sore waktu setempat.

"Rapat tersebut digelar secara terbuka, dan Korea Selatan (Korsel) juga akan berpartisipasi di pertemuan tersebut sebagai negara terkait," demikian pengumuman DK PBB seperti dilaporkan kantor beritaKBS, Jumat.

Sebelumnya pada 31 Mei lalu, Korut telah meluncurkan roket Chollima-1 yang mengangkut satelit mata-mata militer Malligyong-1. Peluncuran roket Korut yang mengangkut satelit itu, dianggap telah melanggar resolusi DK PBB karena menggunakan teknologi misil balistik jarak jauh dan pihak AS menyatakan bahwa peluncuran roket Korut itu berisiko mengganggu kestabilan situasi keamanan di kawasan itu dan sekitarnya.

Negara anggota DK PBB yang meliputi AS, Albania, Ekuador, Prancis, Jepang, Malta, Inggris, dan lainnya, telah mengusulkan untuk menggelar pertemuan terbuka. Korsel juga meminta pelaksanaan pertemuan tersebut melalui kerja sama dengan negara-negara sahabat seperti AS, Jepang, dan negara lainnya.

Permintaan pelaksanaan pertemuan DK PBB oleh Korsel, AS, dan Jepang, itu disampaikan walaupun satelit mata-mata Korut gagal diluncurkan, dan memiliki makna peringatan atas percobaan peluncuran kembali roket Korut dalam waktu dekat.

Tiga negara tersebut mengkritik DK PBB yang tidak mengambil langkah apapun terhadap provokasi beruntun Korut akibat protes dari Tiongkok dan Russia, serta menekankan untuk mengambil langkah yang tegas dari DK PBB apabila Korut kembali meluncurkan satelit.

Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Korsel menyatakan bahwa pemerintah Korsel akan mempertahankan pernyataan agar DK PBB mengeluarkan langkah tegas terhadap pelanggaran resolusi DK PBB Korut, serta akan berkomunikasi erat dengan negara sahabat termasuk AS.

Protes Korut

Sementara itu pihak Pyongyang memprotes keras atas kritik peluncuran satelit mata-mata Korut yang dilontarkan oleh Sekjen PBB, Antonio Guterres, dan Sekjen NATO, Jens Stoltenberg, dengan mengatakan untuk tidak mengganggu hak melindungi diri Korut.

Direktur Departemen Organisasi Internasional di Kementerian Luar Negeri Korut, Jo Chol-su, menyatakan pada Jumat, bahwa pihaknya mengkritik pernyataan Sekjen PBB sebagai tindakan yang tidak adil dan tidak seimbang karena melakukan campur tangan di dalam urusan negeri Korut.

Dia mengklaim bahwa Sekjen Guterres tidak mempermasalahkan peluncuran satelit negara lain dan justru mengkritik peluncuran satelit Korut.

Ditambahkan pula oleh Jo bahwa PBB bukan subjek yang dimiliki AS, serta kekuasaan atau tindakan sepihak AS tidak dibiarkan di dunia ini. Untuk itu, Korut akan menggunakan hak kedaulatannya termasuk peluncuran satelit mata-mata militer.

Selain itu, Jo juga memberikan peringatan kepada NATO agar tidak melanggar hak daulat dan keamanan Korut. "Apabila NATO tidak melakukan hal tersebut, maka Korut akan menganggap NATO sebagai subyek yang akan ditangani secara bersamaan dengan AS," ucap Jo.

Sekjen PBB dan dan Sekjen NATO sebelumnya melontarkan kritik terhadap peluncuran satelit mata-mata Korut karena diduga telah memanfaatkan teknologi misil balistik jarak jauh dan hal itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap resolusi DK PBB. AFP/ST/KBS/I-1