Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Program Transparansi

Distribusi Logistik Pemilu DKI Ditinjau

Foto : ANTARA/HO-KPU DKI Jakarta

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta melakukan peninjauan biaya pengelolaan dan distribusi logistik Pemilu 2024 di Jakarta, Senin (24/7/2023).

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Biaya pengelolaan dan distribusi logistik Pemilu 2024 akan ditinjau lagi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta.

"Pada prinsipnya,reviewini bagian dari mitigasi KPU Provinsi Jakarta secara kelembagaan untuk menyukseskan Pemilu 2024," kata Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata, Senin. Wahyu menuturkan dengan menyiapkan perincian pengelolaan dan distribusi logistik pemilu maka biaya-biaya yang dikeluarkan bisa sesuai dengan perencanaan.

Terlebih, Pemilu 2024 adalah agenda nasional yang harus menjadi perhatian semua pihak. Maka dari itu, KPU Provinsi DKI Jakarta melibatkan semua sekretaris dan Ketua KPU kabupaten/kota untuk terbuka (expose).

Detailnya mulai dari bongkar muat logistik pemilu, perakitan kotak suara, penyortiran hingga pelipatan surat suara, pengaturan dan pengemasan kotak suara. Kemudian, distribusi logistik dari gudang KPU Kabupaten/ Kota ke tempat pemungutan suara (TPS).

Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi DKI Jakarta, Nelvia Gustina, berharap KPU Kabupaten/ Kota se-DKI Jakarta bisa menyampaikan paparan terkait logistik secara baik dan tepat. "Dengan adanya paparan yang tepat, bisa menghasilkan informasi konkret. Dengan begitu, BPKP bisa langsung memberikan penetapan besaran anggaran pengelolaan logistik," ujar Nelvia.

Senada hal itu, Koordinator Pengawasan BidangPemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) bidangPolhukam PMK BPKPDKI Jakarta Puji Yuwono mengatakan pentingnya melakukan analisis lebih lanjut terkait besaran biaya logistik. "Peninjauan ini untuk memastikan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran terkait pengelolaan dan distribusi logistik Pemilu 2024," tutur Puji.

Harapan Puji, dengan adanya tinjauan ini bisa menciptakan pemilu yang dilaksanakan secara akuntabel dan terukur sesuai indikator yang dapat di pertanggungjawabkan. Berdasarkan data KPU DKI hingga Juli 2023, tercatat Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 berjumlah 8.252.897 pemilih.

Penyelenggaraan Kampanye Pemilu 2024 dimulai Selasa (28/11) sampai Sabtu (10/2/2024) tahun depan, sehingga terhitung berlangsung selama 75 hari.


Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Aloysius Widiyatmaka

Komentar

Komentar
()

Top