Distribusi Logistik Pemilu DKI Ditinjau

JAKARTA - Biaya pengelolaan dan distribusi logistik Pemilu 2024 akan ditinjau lagi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta.

"Pada prinsipnya,reviewini bagian dari mitigasi KPU Provinsi Jakarta secara kelembagaan untuk menyukseskan Pemilu 2024," kata Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata, Senin. Wahyu menuturkan dengan menyiapkan perincian pengelolaan dan distribusi logistik pemilu maka biaya-biaya yang dikeluarkan bisa sesuai dengan perencanaan.

Terlebih, Pemilu 2024 adalah agenda nasional yang harus menjadi perhatian semua pihak. Maka dari itu, KPU Provinsi DKI Jakarta melibatkan semua sekretaris dan Ketua KPU kabupaten/kota untuk terbuka (expose).

Detailnya mulai dari bongkar muat logistik pemilu, perakitan kotak suara, penyortiran hingga pelipatan surat suara, pengaturan dan pengemasan kotak suara. Kemudian, distribusi logistik dari gudang KPU Kabupaten/ Kota ke tempat pemungutan suara (TPS).

Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi DKI Jakarta, Nelvia Gustina, berharap KPU Kabupaten/ Kota se-DKI Jakarta bisa menyampaikan paparan terkait logistik secara baik dan tepat. "Dengan adanya paparan yang tepat, bisa menghasilkan informasi konkret. Dengan begitu, BPKP bisa langsung memberikan penetapan besaran anggaran pengelolaan logistik," ujar Nelvia.
Halaman Selanjutnya....