Disdukcapil: ATM Tak Bisa Disatukan ke E-KTP

Nantinya jika sewaktu-waktu e-KTP, pemilik tinggal menghubungi pihak terkait untuk segera memblokir akses agar tidak dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab.
"Jadi negara harus bisa pengamananlebih dari bank. Kalau bank kan lembaga keuangan. Sedangkan KTP adalah urusan negara.

Harapannya, Dinas Dukcapil DKI mampu menghadirkan satu kartu yang bisa mengakses segala keperluan. Ini perlu didukung dengan teknologi dan fasilitas yang memadai. "Jadi Dukcapil harus berkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dukcapil adalah narasumber dari setiap orang," tutupnya.

Sebelumnya, Disdukcapil Jakarta menyebut, nominal anggaran untuk mencetak 10 juta keping blangko e-KTP menjelang Pemilu 2024 mencapai 67 miliar rupiah. Hitungannya, berdasarkan jumlah penduduk. "Kebutuhan 10 juta blanko meliputi satu ribbon danprinter fargo mencapau 67 miliar," jelas Kepala Disdukcapil Jakarta, Budi Awaluddin.